Minta Kepala Daerah Petakan Status Bencana, Khofifah: CBP Bisa Disalurkan kalau Ada Status Tanggap Darurat

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya mitigasi dan pemetaan status kebencanaan di tiap-tiap wilayah kabupaten/kota secara tepat. 

Menurutnya, hal tersebut penting dalam penanganan bencana, termasuk untuk menyalurkan bantuan salah satunya pengeluaran cadangan beras pemerintah (CBP) pada saat ditetapkan status tanggap darurat.

Khofifah mengatakan, CBP dapat dikeluarkan ke kabupaten/kota jika sudah menetapkan status tanggap darurat. 

Untuk itu, dia mempersilakan kepala daerah untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati/ wali kota terkait penetapan status tanggap darurat jika sudah memenuhi kualifikasi terdampak kekeringan.

“Kekeringan dampak El Nino tahun ini mendapat atensi khusus,” ujarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur serta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024 di Ruang Sasana Wiyata Praja, BPSDM Prov Jatim, Senin (9/10/2023).

Selain menyoroti kekeringan yang terjadi sekarang, Khofifah juga mengingatkan ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi pada awal tahun.

Baca juga: Khofifah Hadiri 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ngawi

Dia mengajak seluruh kepala daerah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai  dan pengecekan pompa dan pintu air.

“Ini persoalan relatif sederhana, tetapi harus cek detail. Ketika pompa air tidak berfungsi dengan baik, seperti tersumbat sampah atau barongan (sampah bambu), ini bisa diantisipasi lebih dini,” katanya dalam siaran pers.

Khofifah meminta semua hal itu menjadi kewaspadaan bersama karena masih ada kesempatan untuk mempersiapkan.

“Sekarang kami fokus agar intervensi kebencanaan bisa masif. Pertemuan hari ini menjadi pengingat kita untuk memanggil kembali memori pada penanganan bencana yang sebelumnya. Juga opsi-opsi mitigasi secara manual juga perlu disiapkan,” jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga berterima kasih atas dukungan, penguatan, dan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) RI dalam penanganan bencana maupun pascabencana di Jatim, khususnya saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti sekarang.

Baca juga: Salurkan Rp 6,4 Triliun untuk 7.719 Desa, Khofifah: Demi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

“Misalnya pada bencana kebakaran hutan, BNPB RI memberikan support heli untuk water bombing kepada Jatim. Terima kasih, atas bantuannya Kepala BNPB RI,” ungkapnya. 

Kuantitas bencana di Jatim

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB RI Suharyanto menyampaikan, di Jatim saat ini terdapat lima wilayah yang memiliki kuantitas terjadinya bencana lebih dari 50 kejadian. 

Lima wilayah tersebut adalah Situbondo, Jember, Pasuruan, Sidoarjo dan Malang.

Dia berharap, kejadian bencana yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi. 

“Misalnya seperti karhutla di Bromo kemarin, itu sangat merugikan karena pemadamannya sampai satu minggu,” katanyanya.

Baca juga: Jatim Borong 4 Penghargaan Peternakan, Khofifah: Semoga Peternakan Jatim Makin unggul

Suharyanto juga meminta upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah untuk bisa dimasifkan. 

Dia mencontohkan, upaya mitigasi bencana di Pantai Teleng Ria Pacitan ditandai dengan penanaman cemara udang yang dapat menahan angin dan menjaga kondisi udara lebih sejuk.

Suharyanto juga mengajak jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang hadir melaksanakan tanggap darurat sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007. 

Keberadaan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD sangat penting dan memiliki fungsi komando sehingga penanganan bencana di masing-masing wilayah diharapkan bisa lebih baik.

Lebih lanjut, Suharyanto juga menyampaikan, dalam menentukan fase siaga atau tanggap darurat, kepala daerah tidak boleh ragu-ragu. 

Pasalnya, penanganan bencana tidak bisa sendirian. Dengan melihat evaluasi pada penanganan bencana sebelumnya, kerja sama bisa mempercepat penanganan bencana.

Baca juga: Komitmen Maksimalkan P3DN, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah, Realisasi Belanja PDN di Jatim capai 79 persen

“Supaya akuntabilitas dan regulasinya masuk kepala daerah, jangan sampai ragu menentukan fase siaga atau darurat bagi wilayahnya,” ucapnya.

Menurut catatan BNPB, terdapat 21 kabupaten/kota di Jatim saat ini yang menetapkan status, yakni sebanyak 12 kabupaten/kota untuk siaga darurat dan 9 kabupaten/kota untuk status tanggap darurat. 

BNPB juga menyalurkan bantuan dana siap pakai (DSP) dan peralatan untuk 21 kabupaten/kota tersebut.

Pada prosesnya, Suharyanto menyampaikan permohonan hibah rekonstruksi dan rehabilitasi (RR) pascabencana di Jatim masih minim pengajuan.

“Baru ada lima yang mengajukan, yakni Provinsi Jatim, Pasuruan, Madiun, Mojokerto dan Sampang. Harapannya pengajuan hibah RR pada 2024 bisa meningkat,” ujarnya. 

Baca juga: Khofifah Sebut Produksi Beras di Jatim Surplus, tapi Harus Kirim ke Provinsi Lain

Namun, Suharyanto meminta semiah pihak yang masih membutuhkan segera membentuk tim yang solid dan membuat proposal dan mengawal berkas tersebut.

Hibah Rp 1 Miliar untuk penanganan dan mitigasi

Adapun kekeringan di Indonesia akan terjadi pada kisaran Januari-Februari 2024. Namun, beberapa daerah bakal diguyur hujan pada November 2023.

“Akhir November 2023 diprediksikan sudah turun hujan. Tetapi, ini yang harus kita khawatirkan juga jika curah hujan tinggi pada awal tahun depan bisa berpotensi banjir,” katanya.

Suharyanto mengatakan, tingkat kerawanan karhutla Jatim cukup tinggi, utamanya pada musim kemarau kering yang memicu terjadinya karhutla.

“Bahkan beberapa gunung, seperti Arjuno, Bromo dan baru-baru ini Lawu juga terbakar. Bahkan tempat pemrosesan akhir (TPA) juga terbakar. Kejadian ini telah kami bantu dengan helikopter yang mampu melakukan water bombing,” ujarnya.

Baca juga: Geopark Ijen Resmi Jadi UGGp, Gubernur Khofifah Optimistis Akan Ramai Dikunjungi Wisatawan Asing

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyerahkan dana siap pakai untuk penanganan dan mitigasi bencana di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebesar Rp 1 miliar.

Selain itu, terdapat 13 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah mengajukan status siaga darurat dan 8 kabupaten/kota berstatus tanggap darurat. 

BNPB mendukungan kabupaten/kota yang berstatus siaga darurat dan tanggap darurat tersebut dengan bantuan dana siap pakai maupun peralatan siap pakai.

Dana untuk daerah yang berstatus siaga darurat, yakni Kabupaten Sumenep mendapat dana siap pakai sebesar Rp 250 juta. 

Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro, Sampang, dan Tuban mendapatkan peralatan siap pakai berupa 2 set torn air, 5 pompa alkon dan selangnya, 2 unit pompa jinjing, dan 2 unit tenda 4x4 meter.

Selain itu, Kabupaten Lamongan, Bangkalan, Gresik, Bondowoso, Pamekasan, Banyuwangi, Tulungagung, Ponorogo, dan Blitar juga mendapatkan dana siap pakai dan peralatan siap pakai dengan besaran dan jumlah yang sama.

Baca juga: IPG Jatim Lampaui Nasional, Khofifah: Jatim Bisa Beri Peluang untuk Perempuan di Ruang Publik

Lalu untuk kabupaten/kota berstatus tanggap bencana, yakni Kabupaten Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Trenggalek mendapat dana siap pakai masing-masing Rp 250 juta dan peralatan siap pakai berupa berupa 4 set toren air, 10 pompa alkon dan selangnya, 3 unit pompa jinjing, dan 4 unit tenda 4x4 meter.