Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran Program Perlindungan SOsial dan Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jum?at (16/9/2022).
KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meluncurkan program perlindungan sosial atas dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program perlindungan sosial tersebut untuk meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Jatim membuat skema pembiayaan sebesar Rp 257 Miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial,” ungkapnya.
Dia mengatakan itu dalam peluncuran Program Perlindungan Sosial dan Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).
Khofifah juga menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pascakebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
“Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat.
Khofifah memaparkan, pihaknya terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui program Optimis Jatim Bangkit, yaitu optimis bangkit dalam pemulihan ekonomi Jatim.
“Program ini berfokus untuk menggerakkan kembali agroindustri, pariwisata, dan investasi guna menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” jelasnya.
Hal tersebut juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan, transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, optimalisasi Jatim agro dan ketahanan pangan, serta penguatan koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM).
“Kemudian ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan,” jelasnya.
Program tersebut juga menyasar pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan.
Kemudian, ada pula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya, yakni dalam hal pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.
Khofifah menerangkan, program tersebut bertujuan meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil (UMKM), meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.
“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri, tapi kita dapat meyakini bahwa Jatim mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuhnya.
Program bantalan sosial
Lebih lanjut, Khofifah memaparkan, ada berbagai program bantalan sosial dan perlindungan sosial yang Pemprov Jatim luncurkan.
Pertama, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang bagi 4.000 sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.
Kedua, bantuan sosial (bansos) bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai masing-masing sebesar Rp 600.000. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.
Ketiga, program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum, terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 miliar.
Baca juga: Khofifah Pantau Dampak Kenaikan Harga BBM di Lamongan, Pastikan Stok Solar Nelayan Aman
Keempat, Pemprov Jatim juga memberikan bansos untuk 30.000 pelaku usaha mikro dengan masing-masing pelaku usaha mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Total bantuan untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp 18 miliar.
Kelima, bansos turut dibagikan kepada 20.770 nelayan dengan masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.
Khusus untuk nelayan, Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 miliar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dengan membuat skema pembiayaan sebesar Rp 257 Miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
Keenam, untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dan 25 Pasar Rakyat. Program ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.
Ketujuh, Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, dan kolam lele bagi 100 kelompok yang terdiri dari 5.000 rumah tangga.
Baca juga: Jatim Jadi Pelaksana IKM Jalur Mandiri Terbanyak Se-Indonesia, Begini Respons Khofifah
Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar.
Kedelapan, Pemprov Jatim akan menggelar Pasar Pangan Murah di 20 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 600 juta.
Adapun kesembilan, Khofifah mengatakan, sektor transportasi akan mendapatkan subsidi transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar.
Selain itu, akan diberikan pula program Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.
Kesepulih, program bansos reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 keluarga dengan total bantuan sebesar Rp 80 miliar.
“Semoga bantuan tersebut bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” harap Khofifah.
Baca juga: Harga BBM Naik, Khofifah Pastikan Harga Elpiji Stabil dan Pasokan di Jatim Cukup
Khofifah ajak pemda koordinatif
Lebih lanjut, Khofifah juga meminta bupati/wali kota di Surabaya supaya melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran terkait dalam melakukan langkah-langkah strategis.
Sebab, kata dia, ada kekhawatiran jika penyesuaian harga di beberapa daerah sangat fluktuatif.
Menurutnya, hal itu akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Dia menilai, jika daya beli turun dan tidak diantisipasi, kemiskinan potensial dikhawatirkan bisa bertambah.
“Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini,” ungkapnya.
“Itulah kenapa kami meluncurkan total ada Rp 257 Miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jatim,” imbuhnya.
Khofifah menyebutkan, jumlah tersebut sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, dia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan.
Dia pun meminta semua pemerintah daerah (pemda) meluncurkan dan memastikan program-program tersebut sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjut Khofifah, Badan Pusat Statistik (BPS) juga tengah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Reg Sosek) Kab/Kota di Jatim.
Untuk itu, dia meminta bupati/wali kota supaya dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Kemudian juga untuk berkoordinasi dengan camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia,” katanya.
Baca juga: Lampaui Target, Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Jatim Capai 92,5 Persen
Khofifah menyebutkan, hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada dengan anggaran sebesar itu dari pusat.
“Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” terangnya.
Apresiasi untuk ASN
Pada kesempatan itu, Khofifah turut mengapresiasi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim karena telah menerima berbagai penghargaan.
“Terima kasih kepada seluruh ASN yang menjadi bagian dari penguatan kinerja Pemprov Jatim,” katanya.
Dia juga berterima kasih kepada para bupati/wali kota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim.
Baca juga: Capaian BIAN di Jatim 95,2 Persen, Khofifah: Tetap Maksimalkan
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0.
“Sekali lagi, kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” katanya.
Dia juga berharap bupati/wali kota supaya menjalankan proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga tetap bisa bisa menurunkan kemiskinan.
“Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan seluruh prestasi yang sudah kita capai dengan ikhtiar yang luar biasa akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Jatim dan bagi kemajuan kabupaten kota seluruh Jatim,” ujarnya.
Dalam acara itu, Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, di antaranya kepada lima orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) angkutan umum dan barang, lima orang penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta lima orang pemberian token listrik untuk masyarakat miskin.
Baca juga: Cegah Kekerasan di Ponpes, Kapolda Jatim Bentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
Acara peluncuran program Perlindungan Sosial Penanganan Pengendalian Inflasi dan Kenaikan BBM Jatim tersebut turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Provinsi Jatim.
