KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah ( Jateng) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan Program Penyediaan Perumahan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan itu karena telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah yang besar.
Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025. Jumlah ini jauh di atas Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.
Maruarar menyebutkan, pertumbuhan penyediaan fasilitas perumahan di Jateng, termasuk rumah subsidi juga besar, terutama pada kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Gubernur," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Baca juga: Pengamat: Pencopotan Bambang Pacul di PDIP Jateng Bagian Strategi Pemenangan 2029
Hal tersebut dikatakan Maruarar dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional ( Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan yang diterima dari Kementerian PKP menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng, bupati, dan wali kota, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.
"Jateng mendapatkan nomor satu karena (program) Perbaikan Rumah Layak Huni bisa bikin sekitar 17.000. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem," ujarnya.
Luthfi mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dan melakukan kerja-kerja kolaboratif bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) dan dinas-dinas lain, seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya.
“Upaya program pembangunan perumahan warga ini juga salah satu upaya pengentasan miskin ekstrem di Jateng,” ungkapnya.
Baca juga: Hari Jadi Jateng, 14.582 Porsi Soto Gratis Gemparkan Jepara hingga Raih Rekor MURI
Sebagai informasi, kondisi perumahan di Jateng pada akhir 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit yang terdiri dari 1.022.113 unit untuk backlog kelayakan dan 310.855 unit untuk backlog kepemilikan.
Kemudian, pada 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi.
Alokasi itu terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yaitu 3 juta rumah.
"Ini juga menjadi bukti komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan," katanya.
Baca juga: Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Tewaskan 3 Orang, Wagub Jateng Minta Pemda Lebih Serius Mengawasi
Boedyo menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri.
Oleh karenanya, kata dia, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
“Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan,” jelasnya.
Pada 2025, alokasi ruma dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067.
Boedya menegaskan, Pemprov Jateng juga memantau progres semua kerja kolaborasi tersebut.
“Kurang lebih jumlah totalnya 26.000-an, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan. Banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait pelayanan dasar perumahan ini," jelasnya.
Baca juga: 7.212 Warga Lamar Kerja di Job Fair HUT ke-80 Jateng, Paling Tua 58 Tahun