Gubernur Luthfi Dorong Pemda di Jateng Percepat Atasi Kemiskinan dengan Konvergensi Program

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan melalui konvergensi program.

Konvergensi program adalah menggabungkan berbagai intervensi secara terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan arahan pada acara Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Jateng, Senin (4/8/2025).

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat, persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.

Sementara itu, masih menurut data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.

Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Temukan 15 Anak Stunting dan Kasus TBC Saat Kunjungan ke Wonosobo

Banyak program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk mengintervensi kemiskinan dan kemiskinan ektrem secara konvergen.

Hal tersebut dilakukan Pemprov Jateng mulai dari bantuan pangan, bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lainnya.

Gubernur Luthfi optimistis, bila model ini diterapkan di seluruh daerah, target menghapus kemiskinan ekstrem akan tercapai.

“Kalau kita keroyok bersama, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya, semuanya untuk masyarakat kita,” ucapnya dalam siaran persnya.

Ia menandaskan, semua dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

“Kita bergerak bersama, mengeroyok permasalahan secara terpadu,” kata Luthfi.

Kerja sama seperti ini, lanjut dia, membuat penanganan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan secara komprehensif.

Pengentasan kemiskinan di Pati 

Pada kesempatan itu, Bupati Pati Sudewo menjelaskan, telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya bersama stakeholder terkait.

Pihaknya membangun kerja sama dengan TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dimulai pada April lalu, awalnya difokuskan pada sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Targetnya, produktivitas padi minimal 10 ton per hektar.

“Pati surplus 200.000 ton beras setiap tahun, dan melalui peningkatan produktivitas serta dukungan lintas sektor, kita ingin memastikan kesejahteraan petani juga meningkat,” ujarnya.

Kemudian atas dorongan Gubernur Luthfi, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) diperluas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan secara terpadu bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), pendamping desa, dan berbagai unsur terkait.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pati memberikan uang operasional untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebesar Rp 300.000 ditambah Rp 200.000 dari Pemprov Jateng setiap bulan. Dengan demikian, jika ditotal mereka mendapat Rp 500.000 per bulan. PPL juga mendapat tambahan Rp 250.000 per bulan.