Musrenbang Jateng Terima 55.000 Usulan, Pj Gubernur Nana: Akan Kami Pelajari dan Kelola

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima 55.000 usulan maupun masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana saat mengikuti kegiatan Musrenbang Provinsi Jateng 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (29/4/2024).

“Sampai saat ini, masukan yang kami terima sekitar 55.000 lebih. Tentunya ini akan kami pelajari, kemudian akan kami kelola masukan-masukan ini,” ujar Nana dalam keterangan persnya, Senin.

Nana menyampaikan, usulan tersebut masuk dalam website resmi s.id/Musrenbang_RKPD2025. 

Baca juga: Sejak Dipimpin Nana Sudjana pada September 2023, Pemprov Jateng Raih 10 Penghargaan

Ia menyebut, sekitar Rp 50 triliun total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan usulan tersebut.

Namun, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.

“Dalam musrenbang ini, kami tentunya mendasari kebijakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045. Kemudian, kami mendasari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih serta mendasari program prioritas Provinsi Jateng yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Musrenbang ini melibatkan berbagai institusi maupun elemen masyarakat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akademisi, bupati atau wali kota se-Jateng, hingga forum-forum masyarakat.

Baca juga: Luncurkan Specta 2024, Pj Gubernur Nana Harap Prestasi Olahraga di Jateng Meningkat

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan, agar pemerintah daerah (pemda) jeli menentukan skala prioritas.

“Semakin kita punya kejelian dalam menentukan skala prioritas, maka semakin tujuan dan target program prioritas kita akan tercapai,” ujar Anas saat menghadiri Musrenbang Provinsi Jateng 2024.

Ia menilai, sejumlah capaian kinerja Provinsi Jateng selama ini sudah tergolong baik. Salah satunya, meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian pula untuk capaian reformasi birokrasinya serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berhasil mendapat predikat memuaskan.

Baca juga: Pj Nana Wanti-wanti Warga Jateng soal Intensitas Hujan Tinggi Saat Arus Balik

Adapun untuk capaian indikator makro, Anas menyebut bahwa 90 persen mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik 0,59 dari semula 72,80 di tahun 2022 menjadi 73,39 di tahun 2023.

Lalu angka kemiskinan turun 0,16 persen dari semula 10,93 persen di tahun 2022 menjadi 10,77 persen di tahun 2023.

Turunnya angka kemiskinan tersebut, membuat angka pengangguran juga turun 0,44 persen. Di tahun 2022, angka pengangguran mencapai 5,57 persen dan di tahun 2023 menjadi 5,13 persen. Hal ini membuat inflasi di Jateng terkendali.

“Pada 2022, angka inflasi mencapai 5,63 persen, di tahun 2023 menjadi 2,89 persen. Untuk kemiskinan ekstrem, berhasil menurunkan 1,11 persen dari sebelumnya 1,97 persen di tahun 2022,” ujarnya.