Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku bangga akan peningkatan pelayanan publik di wilayahnya. Hal ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Robert Na Endi Jaweng.

“Saya senang karena dari ORI (Ombudsman RI) menilai dari luar dan kemudian kami mencoba melihat daerah-daerah yang dulu layanan publiknya merah sekarang sudah bisa hijau,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (20/1/2023).

Hal itu disampaikan Ganjar pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (20/1/2023).

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Robert Na Endi Jaweng memberikan apresiasi terhadap pelayanan publik di Jateng yang dinilai semakin memuaskan.

Ia mengapresiasi tiga dinas di Provinsi Jateng yang setahun terakhir dinilai banyak melakukan perbaikan standar pelayanan. Tiga dinas ini, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial (Dinsos).

Baca juga: Pura-pura Buta, Pengemis yang Ditangkap Dinsos di Jaktim Ingin Dapat Lebih Banyak Simpati

Menurut Robert, hal tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik di Jateng terus membaik.

“Pembenahan-pembenahan itu bisa terlihat secara optimal. Hasil penilaian Ombudsman RI ini harus dibuktikan dengan nyata dan signifikan dirasakan benar oleh masyarakat,” ujarnya.

Dinilai dari suara masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengatakan bahwa baik dan buruknya pelayanan publik dapat diketahui dari suara masyarakat.

Begitu pula baik dan buruknya indikasi penilaian pelayanan publik, kata dia, juga dapat dinilai dari suara masyarakat.

“Makin banyak sound yang keluar di publik maka sebenarnya layanan itu buruk, begitu saja. Tapi kalau pakai indikator-indikator yang sifatnya administratif tentu tidak akan terasa oleh masyarakat,” ujar Ganjar.

Tak lupa, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan perbaikan pelayanan publik.

Baca juga: Karyawan PDAM Probolinggo Bunuh Teman Sekantor di Mal Pelayanan Publik, Bermotif Perselingkuhan

Ganjar menjelaskan, keluhan yang muncul dari masyarakat secara garis besar ada di tiga sektor utama, yakni pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial.

“Itulah ekspektasi publik untuk kemudian dia bisa mendapatkan layanan terbaik,” katanya.

Menurut Ganjar, kehadiran Ombudsman RI sebagai pihak penilai dapat memberikan motivasi tambahan bagi pemerintah untuk perbaikan.

“Ada lima kabupaten kota terbaik, di masing-masing tempat itu bisa dirujuk dari sebelumnya apakah mereka melakukan perbaikan atau tidak, dan ternyata ada perbaikan. Jadi mendengarkan suara rakyat, nah perbaikan itu dilakukan,” imbuhnya.

Ganjar berharap, pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) yang memiliki predikat baik bisa berbagi pengalaman dengan daerah lain.

Baca juga: PA Kabupaten Bandung Tangani 202 Dispensasi Nikah Sepanjang 2022, 85 Persen Dikabulkan

“Nggak usah memikirkan bagaimana caranya biar dapat yang baru dan diperbaiki, contoh saja dari yang sudah ada itu akan lebih cepat,” jelas Ganjar.

Sebagai informasi, pada kesempatan itu, Ganjar didampingi Ketua Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyerahkan hasil penilaian ke sepuluh pemerintah kota (pemkot) dan kabupaten terbaik di Jateng.

Adapun pemkab penerima hasil penilaian kepatuhan terbaik, di antaranya Kabupaten Grobogan, Banyumas, Kendal, Kudus dan Kabupaten Tegal.

Sementara itu, pemkot penerima hasil penilaian kepatuhan terbaik, antara lain Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan Salatiga.