Pelaksanaan bantuan RTLH di Desa Gemuruh dan Desa Plumbungan, jambanisasi tiga rumah di Desa Gumingsir, dan bantuan listrik di Desa Dawuhan.
KOMPAS.com - Upaya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten mulai membuahkan hasil. Kelima kabupaten tersebut adalah Brebes, Banyumas, Cilacap, Kebumen, serta Pemalang.
Bahkan, dalam satu tahun terakhir, angka kemiskinan ekstrem di lima daerah tersebut mengalami penurunan dengan rerata sebesar 2 persen.
Untuk Kabupaten Brebes, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 17,43 persen atau 314,95 jiwa pada 2021 menjadi 16,05 persen atau 290,66 jiwa pada 2022.
Sementara di Kabupaten Banyumas, Pemprov Jateng berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 13,66 persen atau 232,91 jiwa pada 2021 menjadi 12,84 persen atau 220,47 jiwa pada 2022.
Selain Brebes dan Banyumas, Pemprov Jateng juga berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan di Kabupaten Cilacap. Kabupaten ini mengalami penurunan kemiskinan dari 11,67 persen atau 201,71 jiwa pada 2021 menjadi 11,02 persen atau 190,96 jiwa pada 2022.
Baca juga: Berhasil Satukan Raja-raja dalam Festival Adat Budaya Nusantara II, Ganjar Pranowo dapat Pujian
Hal serupa juga terjadi Kabupaten Kebumen yang mengalami penurunan angka kemiskinan dari 17,83 persen atau 212,92 jiwa pada 2021 menjadi 16,41 persen atau 196,16 jiwa.
Sementara di Kabupaten Pemalang, angka kemiskinan menurun dari 16,56 persen atau 215,08 jiwa pada 2021 menjadi 15,06 persen atau 195,84 jiwa pada 2022.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak semua pihak bergotong royong menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, penyelesaian kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akan tetapi, juga perlu menggandeng sejumlah pihak untuk bergotong royong menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk menggandeng perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR
Ganjar menyebut, penanganan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten itu sudah berjalan baik. Ia optimistis masalah tersebut bisa diselesaikan secara cepat dengan gotong royong dari semua pihak terkait.
"Kami menargetkan penyelesaian masalah tersebut pada 2022. Saat ini, Pemprov Jateng telah menyalurkan program bantuan 'top up' kepada masyarakat miskin ekstrem sebanyak 90 persen dari total keseluruhan. Selanjutnya, bantuan lain, seperti rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik, serta air, kami akan menyelesaikannya secara bergotong royong,” kata Ganjar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/12/2022).
Untuk rumah tidak layak huni, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng telah merenovasi 1.041.894 rumah sejak 2016. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan 35.000 jambanisasi serta merenovasi dan mengoptimalkan 79 pasar tradisional di Jateng.
Baca juga: Resmikan Desa Antikorupsi, Ganjar Pranowo Disambut Teriakan Ganjar Presiden, Ini Responsnya
Ganjar melanjutkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem juga didukung sektor lain, seperti perbankan dan pendidikan. Untuk sektor perbankan, Pemprov Jateng telah meluncurkan program Kredit Mitra Jateng. Program ini merupakan pinjaman usaha dengan bunga sebesar 2 persen.
Sementara dari sektor pendidikan, pihaknya telah meluncurkan 18 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jateng Boarding School yang menjalin kerja sama dengan dunia industri.
Semua program tersebut berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten atau kota yang masuk daftar daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jateng.
Baca juga: Raja dan Sultan Se-Nusantara Deklarasikan Komitmen Kebangsaan, Ganjar Pranowo Beri Apresiasi
Ganjar pun mengapresiasi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jateng yang saling bergotong royong mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Salah satu realisasi kolaborasi yang dilakukan adalah Pemprov Jateng membangun rumah sehat layak huni (RSLH), sedangkan pemkab atau pemkot membangun jamban.
Sebagai informasi, Kabupaten Brebes mendapat alokasi pembangunan RSLH dari APBD provinsi sebanyak 900 unit.
Untuk itu, Ganjar berharap, stimulan tersebut bisa memancing banyak pihak untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Brebes.
“Jika kami bisa menuntaskan berbagai indikator kemiskinan, penurunan angka kemiskinan bisa dituntaskan lebih cepat. Oleh karena itu, kami berikhtiar untuk mengejar target tersebut,” kata Ganjar.
