Upaya Ganjar Optimalkan Pendapatan Daerah Jateng Hasilkan Kemandirian Fiskal

Kompas.com - 28/03/2022, 21:44 WIB
DWN,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya berupaya mendorong kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Optimalisasi tersebut, kata dia, misalnya terkait potensi pendapatan dari pajak. Pasalnya, saat ini pajak menjadi sumber pendapatan terbesar. Pengoptimalan pendapatan ini sekarang harus mulai digenjot dengan pemanfaatan aset daerah.

"Aset daerah ini ada dua dan selalu ada catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kami bereskan,” ujar Ganjar saat memberikan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Jateng kepada BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, , Senin (28/3/2022).

Aset kedua, lanjut dia, adalah pemanfaatannya yang sekarang tidak lagi sekadar disewakan. Untuk itu perlu ada investasi dengan harapan agar pendapatan bisa berjalan.

Baca juga: Kata BEI soal Laporan Keuangan Bukalapak Salah Catat, Nilai Beli Startup Jadi Rp 14,3 Triliun

Ganjar mengungkapkan, ada satu hal lagi yang dinilai penting dalam mengoptimalkan pendapatan, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, kalau pencegahan korupsi berjalan dengan baik maka potensi pendapatan itu akan berjalan dengan baik.

"Tapi di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami memicunya dengan investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya, kalau kami bicara kawasan ekonomi baru umpama di Kendal, Batang, akan disiapkan Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada," kata Ganjar.

Kemandirian fiskal Jateng di atas rata-rata Nasional

Opimalisasi pendapatan daerah Jateng yang Ganjar lakukan tersebut membuahkan hasil.

Buktinya, BPK Republik Indonesia (RI) memberikan apresiasi terhadap laporan keuangan pemda dan kemandirian fiskal daerah Jateng.

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, kemandirian fiskal yang bagus itu masih bisa ditingkatkan karena potensi besar yang dimiliki oleh Jateng untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus," kata Nyoman Adhi usai menerima laporan keuangan Pemda Jateng, Senin.

Pada kesempatan itu, ia turut memberikan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Baca juga: Tujuan, Instrumen, dan Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Nyoman Adhi menjelaskan, ada tiga alasan kemandirian fiskal daerah Jateng bagus. Pertama, penduduk Jateng saat ini didominasi oleh milenial, generasi (gen) Z, dan post gen Z yang menuntut layanan se-digital mungkin.

Kedua, kata dia, adanya pertumbuhan ekonomi dalam aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor.

Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jateng yang sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian quick response code indonesian standard (QRIS) dalam sistem pembayaran.

"Hanya perlu salah satunya, menerapkan elektronifikasi transaksi pemda (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini bisa menjadi sumber potensi yang kemudian kalau terelektrifikasi akan tercatat lebih baik,” kata Nyoman Adhi.

Hal tersebut, lanjut dia, sekaligus juntuk akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah di Jateng.

Baca juga: Tahun Ini Pemkot Bandung Targetkan Raih WTP Ke-4 Kalinya

Menanggapi Nyoman Adhi, Gubernur Ganjar mengatakan, selama ini pihaknya selalu mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jateng.

Adapun untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, Ganjarmengaku senada dengan apa yang diungkapkan oleh Nyoman Adhi.

"Sebenarnya yang disampaikan beliau (Nyoman Adhi) betul. Kami kan ada sistem sistem permintaan berbasis elektronik (SPBE) itu mulai dilaksanakan," kata Ganjar.

Kemudian, imbuh dia, di Provinsi Jateng sudah ada government resources management system (GRMS), basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi.

Terkini Lainnya
Gerak Cepat, Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Penanganan

Gerak Cepat, Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Penanganan "Paripurna" bagi Korban Bencana Pemalang

Jateng Gayeng
Antisipasi Banjir dan Longsor, Pemprov Jateng Dorong Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Antisipasi Banjir dan Longsor, Pemprov Jateng Dorong Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Jateng Gayeng
Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha

Pemprov Jateng Pulangkan 100 Warga Terdampak Banjir Sumatera, Dapat Bantuan Modal Usaha

Jateng Gayeng
Polemik Tambang Gunung Slamet, Gubernur Luthfi Utamakan Keselamatan Lingkungan dan Warga

Polemik Tambang Gunung Slamet, Gubernur Luthfi Utamakan Keselamatan Lingkungan dan Warga

Jateng Gayeng
Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman

Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Perantau Asal Jateng Bangun Kampung Halaman

Jateng Gayeng
Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Jajaran Perkuat Budaya Integritas

Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Jajaran Perkuat Budaya Integritas

Jateng Gayeng
Survei Litbang Kompas: 95,8 Persen Warga Jateng Nilai Program Kesehatan Perlu Dilanjutkan, Bukti Kesadaran Kesehatan Meningkat

Survei Litbang Kompas: 95,8 Persen Warga Jateng Nilai Program Kesehatan Perlu Dilanjutkan, Bukti Kesadaran Kesehatan Meningkat

Jateng Gayeng
Pemprov Jateng Raih Penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik, Hasil Kolaborasi Program Speling

Pemprov Jateng Raih Penghargaan Layanan Kesehatan Terbaik, Hasil Kolaborasi Program Speling

Jateng Gayeng
Litbang Kompas: 73,2 Persen Warga Jateng Optimistis dengan Kepemimpinan Ahmad Luthfi, Jadi Modal Akselerasi Pembangunan

Litbang Kompas: 73,2 Persen Warga Jateng Optimistis dengan Kepemimpinan Ahmad Luthfi, Jadi Modal Akselerasi Pembangunan

Jateng Gayeng
Operasi Kemanusiaan di Sumbar, Pemprov Jateng Kirim Bantuan Rp 1,3 Miliar dan 40 Relawan

Operasi Kemanusiaan di Sumbar, Pemprov Jateng Kirim Bantuan Rp 1,3 Miliar dan 40 Relawan

Jateng Gayeng
Jateng Surplus Padi, Gubernur Ahmad Luthfi Dinobatkan Sebagai Kepala Daerah Swasembada Pangan

Jateng Surplus Padi, Gubernur Ahmad Luthfi Dinobatkan Sebagai Kepala Daerah Swasembada Pangan

Jateng Gayeng
Gubernur Jateng: Malaysia dan China Bakal Investasi Rp 62,3 Triliun di Jawa Tengah

Gubernur Jateng: Malaysia dan China Bakal Investasi Rp 62,3 Triliun di Jawa Tengah

Jateng Gayeng
Pemprov Jateng Pertahankan Capaian TPID Terbaik Tingkat Provinsi

Pemprov Jateng Pertahankan Capaian TPID Terbaik Tingkat Provinsi

Jateng Gayeng
Kebijakan Sarung Batik ASN Jateng Dongkrak UMKM, Menuai Apresiasi Publik

Kebijakan Sarung Batik ASN Jateng Dongkrak UMKM, Menuai Apresiasi Publik

Jateng Gayeng
Kualitas Data Diakui Nasional, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga

Kualitas Data Diakui Nasional, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga

Jateng Gayeng
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com