KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan pemerintah pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN).
Oleh karena itu, dia menilai sinkronisasi sistem antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat merupakan hal yang penting.
"Ini penting banget sehingga semua bisa tahu dan tidak ada yang disembunyikan karena uang negara semua harus di-disclosed, semua harus terbuka,” ujarnya, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (8/11/2021).
Dia mengatakan itu saat menerima kunjungan Inspektur Jenderal ( Irjen) Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh dan rombongan dari Kementerian Keuangan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin.
“Sinkronisasi sistem ini yang menurut saya penting sehingga Irjen Kemenkeu datang ke sini untuk memberikan briefing sekaligus mendapatkan masukan dari daerah," kata Ganjar.
Baca juga: Ganjar Beri Ultimatum Sepekan untuk Daerah dengan Capaian Vaksinasi Kurang 50 Persen
Ia menambahkan, memasuki era digitalisasi seperti saat ini, sistem e-audit sudah harus digunakan. Selain memudahkan proses audit, penggunaan itu juga dapat mempercepat audit.
"Beliau (Awan) ini sudah ke provinsi lain juga dan saya kira sama problemnya, karena situasinya memang turbulens kemarin, tidak pasti. Jadi kami musti membuat sinkronisasi. Kalau sudah audit saya rasa kami sudah harus masuk e-audit," terangnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ganjar dan rombongan Kemenkeu berdiskusi membahas pengelolaan APBN dan APBD, khususnya dalam menstimulus ekonomi selama pandemi Covid-19.
"Tadi Irjen Kemenkeu berkunjung untuk memastikan governance kita tetap berjalan. Karena ini masih masa pandemi, bagaimana kami menggunakan keuangan negara dengan benar, bagaimana APBN dan APBD menstimulus ekonomi," katanya.
Baca juga: Buruh Ingin UMK Jateng 2022 Naik 16 Persen, Wagub Gus Yasin: Enggak Masalah
Ganjar menjelaskan, diskusi tersebut turut membahas beberapa hal lain, di antaranya masalah yang dihadapi dalam konteks governance dan auditing system, hingga bagian yang mempunyai potensi masalah.
"Tadi diungkapkan semua bahwa penentuan harga sendiri yang berbeda, dari waktu ke waktu kok berbeda khususnya ketika kami beli peralatan terkait pandemi. Ini yang tadi disampaikan, nanti akan kami tindak lanjuti dan diskusikan lagi,” ujarnya.
Ganjar menekankan, pertemuan itu pada intinya membahas bagaimana mengamankan uang negara dalam kondisi pandemi.
“Uang yang kita keluarkan harus bisa mendorong ekonomi tumbuh," tuturnya.
Baca juga: Musim Hujan Telah Tiba, Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Siaga Bencana