Percepat Penyelesaian Masalah Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Ganjar Bentuk Satgas Khusus

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya membentuk Satuan Tugas ( Satgas) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Dia menjelaskan, pembentukan satgas untuk mempercepat penyelesaian penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sebab, waktu penyelesaian ini relatif pendek, yakni harus selesai pada Desember.

“Saya rasa kami perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kami harus bantu mereka," katanya usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10/2021).

Ganjar menuturkan, tugas satgas yang paling penting adalah melakukan verifikasi dan validasi data (verval) di lima daerah, di antaranya Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.

Baca juga: Patung Bung Karno di Polder Stasiun Semarang Tawang Diresmikan, Ganjar: Simbol Gelora Generasi Muda

Sebab, dari data yang sudah ada, tercatat 27.000 lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di lima daerah itu. Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.

"Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu tapi sudah memiliki banyak fasilitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ternyata, lanjutnya, orang tersebut sudah memiliki air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN), memiliki fasilitas buang air besar (BAB), menggunakan tangki tinja, dan masuk daftar rumah tidak layak huni (RTLH) tidak prioritas.

“Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," tegasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun, jumlah tersebut berasal dari berbagai daerah.

Baca juga: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Jateng Diminta Prioritaskan Anak Yatim Piatu

Untuk percepatan kali ini, hanya lima kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember 2021.

"Tapi saya ingatkan, penanganan harus paralel. Sekarang kan sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengimbau penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah.

Dia juga meminta sumber anggaran digunakan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau filantropi.

"Selain itu, program pendampingan satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai," katanya.

Baca juga: Wapres: 5 Kabupaten di Jawa Tengah Jadi Prioritas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Adapun, pembentukan Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jateng ini merupakan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, Satgas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jateng akan diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.