KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah ( Jateng) Ganjar Pranowo meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu membubarkan kegiatan yang banyak mengundang massa atau kerumunan.
“Kami koordinasikan agar penegak hukum tidak ragu kalau ada event yang di create dan menimbulkan kerumunan apabila tidak bisa diperingatkan maka harus ditutup,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (25/5/2021).
Selain itu, Ganjar mengimbau kepada warganya untuk tetap patuh pada penerapan protokol kesehatan (prokes). Hal ini menyusul adanya kenaikan jumlah kasus Covid-19 yang berasal dari klaster keluarga.
"Ada tren peningkatan kasus harian sampai minggu ke-20. Ini diakibatkan dari aktivitas liburan mudik atau nekat mudik. Puncak balik lebaran terjadi pada Selasa (18/5/2021) dan telah tercatat 48.754 kasus,” ucapnya
Baca juga: Genap Setahun 13 Maret, Dinkes Sebut Kasus Covid-19 Jateng Pertama Ditemukan di Solo
Proporsi klaster terbesar itu, lanjut dia, ada keluarga dengan persentase 62,4 persen, lembaga pemasyarakatan (lapas) 18,7 persen dan klaster agama 11,5 persen.
Oleh karena itu, Ganjar kembali meminta warganya tidak abai akan prokes. Pasalnya, dua minggu setelah lebaran terdapat tren peningkatan kasus Covid-19.
"Hari ini kami benar-benar melihat lagi hitungan 14 hari setelah masyarakat datang ke sini. Dan ini nyata, maka butuh bantuan dan partisipasi masyarakat," tegasnya, setelah mengikuti rapat Covid-19 di Kantor Gubernur Jateng, Senin (24/5/2021).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sendiri saat ini tengah fokus menyelesaikan kasus Covid-19 di tiga kabupaten.
Tiga wilayah itu adalah Kudus dengan laporan kenaikan kasus, Cilacap dengan catatan varian Covid dari B.1617.2 India dan klaster lapas di Kendal.
Langkah strategis dilakukan Pemprov Jateng dengan upaya penambahan tempat tidur rawat di rumah sakit (rs) dan penegakan prokes secara tegas.
“Untuk kasus di Cilacap, tenaga kesehatan (nakes) yang tertular varian baru Covid-19 dari India telah diatasi dengan isolasi terpusat. Lalu kami minta seluruh tempat tidur (rumah sakit) wilayah Jateng ditingkatkan," ucap Ganjar.
Baca juga: Muncul Covid-19 Varian India, ASN Pemkab Banyumas yang Berdomisili di Cilacap Diminta WFH
Adapun kasus penyebaran Covid-19 di Cilacap, diduga berasal dari anak buah kapal (ABK) MV Hilma Bulker yang mengangkut gula rafinasi asal India.
Dari belasan ABK yang terpapar, lantas menginfeksi 47 perawat dari para pelaut itu.
Untuk memastikannya, pemerintah juga telah mengirimkan sampel mukosa nakes kepada Universitas Gadjah Mada (UGM). Terdapat 12 sampel yang telah diteliti di fasilitas kesehatan (faskes), sesuai persyaratan medis.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengatakan, tiga kabupaten itu memiliki kriteria kasus yang berbeda-beda.
Baca juga: Kondisi Terkini 32 Nakes RSUD Cilacap yang Terpapar Covid-19 dari ABK Filipina
Namun demikian, sebut dia, pihaknya tetap melakukan penatalaksanaan secara ketat terhadap kasus tersebut.
"Perlakuan yang dilakukan sama, yakni dengan tracing, tracking dan treatment (3T). Karena varian baru penyebarannya cepat, maka kami harus ketat. Padahal teman-teman sudah menggunakan APD namun tetap tertular karena perilaku virus," ucap Yulianto.
Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada 172 petugas kesehatan yang menjalani tes. Sampai hari ini ada 47 orang nakes telah terkonfirmasi positif Covid-19.
Terkait kasus di Kudus, Yulianto mengaku telah menerapkan langkah antisipatif dengan menyiagakan rs di sekitar Kudus. Hingga kini, diketahui bahwa tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit masih lega.
Baca juga: Hajatan di Kudus yang Undang Dewi Perssik Diduga Langgar Protokol Kesehatan, Ini Respons Bupati
"Lonjakan kasus di kudus cukup tajam, sehingga bed occupancy rate (BOR ) tinggi sekitar 75-80 persen. Maka, kami siapkan rs di Semarang seperti Wongsonegoro. Sebab, daerah itu memiliki tingkat BOR rendah dengan ketersediaan tempat tidur memadai," jelas Yulianto.
Oleh karena itu, kata dia, setiap pasien Covid-19 akan dirujuk di Wongsonegoro. Bagi kabupaten sekitarnya juga akan siap memberikan dukungan.
Menurut Yulianto, tingginya kasus persebaran Covid-19 di Kudus karena banyaknya pelanggaran prokes.
"Penyebabnya karena tidak taat prokes. Dimulai dari klaster keluarga, saat makan bersama lepas masker dan saling bercengkrama. Artinya, semua masyarakat harus lebih waspada, baik di rumah atau restoran," ujarnya.