Ganjar Pastikan Cari Data di Pemprov Jateng Tak Lagi "Nyebelin"
SEMARANG, KOMPAS.com - Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi poin penting yang akan terus digalakkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selama memimpin provinsi tersebut sejak 2013 lalu. Berbagai upaya sudah dia lakukan agar keterbukaan informasi kepada publik bukan hal tabu.
Terbaru, Ganjar meluncurkan sebuah aplikasi bertajuk Single Data System (SDS). Melalui aplikasi itu seluruh masyarakat dan berbagai instansi di lingkungan pemprov Jateng bisa menggali informasi dan data.
"Jadi, tidak ada lagi kalimat nyari data di Pemprov Jateng itu sulit dan nyebelin. Sekarang semuanya mudah dan terbuka, namun tidak telanjang," kata Politisi PDI Perjuangan itu kepada wartawan, Minggu (26/11/2017).
Ganjar mengakui, sampai saat ini image masyarakat tentang mencari data dan informasi di Pemprov Jateng sangat sulit. Orang-orang yang berusaha mengakses data dan indormasi selalu tidak digubris karena dianggap ngrepoti.
Hal itu yang juga menjadikan sejumlah penelitian mahasiswa memiliki hasil buruk. Dengan SDS tersebut, Ganjar berharap publik akan mengerti dan mendengar segala aktivitas dan detak jantung di Pemprov Jateng.
"Harapannya, SDS ini wujud kongkret dari apa yang disebut dengan transparansi," ucapnya.
Saat ini, lanjut Ganjar, bukan zamannya lagi pemerintah menyembunyikan data atau informasi kepada masyarakat. Menurut Ganjar, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus terus didukung, salah satunya memberikan keterbukaan data.
"Jangan ditutup-tutupi, ini bagian dari proses mengedukasi masyarakat. Jangan takut diserang atau sebagainya," kata Ganjar.
Valid dan Update
Proses transparansi yang saat ini digalakkan Pemprov Jateng lanjut Ganjar tidak hanya sekedar menyajikan data di website. Namun, data yang disajikan itu harus benar-benar valid dan update.
"Kalau sudah mau terbuka, maka jajaran SKPD harus benar-benar menjamin data itu valid dan update. Itu bukan perkara gampang, harus ada kemauan dari seluruh jajaran," ujarnya.
Ganjar mencontohkan, terkait data kemiskinan di Jawa Tengah selama ia memimpin. Banyak sekali pernyataan miring dan menuduh bahwa ia gagal menurunkan angka kemiskinan di Jateng. Ada juga yang menjadikan itu sebagai serangan politik untuk menjatuhkannya.
"Itu karena data dan informasi yang didapat masyarakat tidak valid. Padahal terbukti, data terbaru kemiskinan Jateng menurun lebih dari 43.000 jiwa," tegasnya.
Hal itulah lanjut dia yang mendorong pihaknya mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik. Jika keran data dan informasi dibuka selebar-lebarnya, masyarakat dapa mengakses, maka semua akan teredukasi.
"Imbasnya, akan tumbuh cara berfikir yang sama, omongannya sama dan penilaian masyarakat terkait pemerintahan ini juga akan sama," pungkas alumnus Universitas Gadjah Mada ini.
(ANDI KAPRABOWO)
