Pemkab Bulungan Dapat DID Rp 12,41 Miliar, Bupati Syarwani: Kita Gunakan untuk Program Strategis
KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mendapatkan penghargaan Dana Insentif Daerah ( DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp 12,41 miliar. Pemkab Bulungan mendapatkan DID atas pencapaian kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.
Bupati Bulungan Syarwani menerima penghargaan tersebut secara langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jakarta, Rabu (18/9/2024).
“Alhamdulillah kita meraih apresiasi DID senilai Rp 12,41 miliar dari pemerintah pusat. Yang nantinya kita gunakan untuk mendukung berbagai program strategis daerah terutama menyangkut penanganan stunting dan kemiskinan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).
Baca juga: UMKM Fest Dongkrak Produk Lokal Bulungan, Bupati Syarwani Ingin UMKM Naik Kelas
Capaian tersebut, kata Syarwani, merupakan kerja dan dukungan semua pihak sehingga berbagai program prioritas daerah berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Saya berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, rincian DID yang diterima Pemkab Bulungan, yaitu Rp 5,726.208,000 untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, serta Rp 6.684,791,000 untuk Kategori Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Dana Intensif Daerah (DID)
Perlu diketahui, DID merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghargaan ini diberikan pada suatu daerah berdasarkan kriteria tertentu.
Adapun penggunaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, seperti dukungan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
