Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Banten Tingkatkan Penyediaan PSU

KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten M Rachmat Rogianto mengatakan, pihaknya memiliki dua intervensi untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem, yaitu spesifik dan sensitif. 

Intervensi spesifik dilakukan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, sedangkan intervensi sensitif dilakukan lembaga lainnya, termasuk DPRKP.

"Daya dukung (dalam penanganan) stunting kita hanya sensitif saja, bukan spesifik. Jadi mendukung program saja," katanya di Kantor Bappeda Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (30/10/2023).

Rachmat mengungkapkan, daya dukung yang dilakukan DPRKP Banten adalah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), yakni jalan lingkungan, bedah rumah tidak layak huni (RTLH), dan pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK).

"Daya dukung kami, misalnya jalannya jelek, kami perbaiki, atau misalnya daerahnya butuh balai pertemuan, kami siapkan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/11/2023). 

Baca juga: 72 Hari Denda Dihapus, Rp 170,3 Miliar Pajak Kendaraan Dilunasi Warga Banten

Rachmat menyebutkan, pihaknya juga menyiapkan bantuan untuk warga yang mengalami kekurangan air bersih dan membuatkan MCK.

Peningkatan penyediaan PSU tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem diperlukan kolaborasi seluruh lembaga salah satunya DPRKP Provinsi Banten.

Tak hanya itu, kata Rachmat, peningkatan PSU yang dilakukan Pemprov Banten juga menjadi upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur. 

Dia memastikan, kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2023.

Baca juga: Pabrik Bahan Baku Pestisida Dibangun di Banten, Investasi Capai Rp 312 Miliar

Selain itu, Rachmat menilai, peningkatan PSU yang dilakukan dapat berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

"Dengan begitu, masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, maka tingkat kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian mikronya dapat meningkat,” katanya. 

Dia juga berharap, program Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Jalan Lingkungan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. 

“Program ini diharapkan bisa membantu melancarkan roda ekonomi di Banten,” harapnya.

Rachmat menambahkan, dengan jalan lingkungan yang bagus, masyarakat akan terbantu dalam menjalankan usaha, serta perekonomian warga bisa tetap berputar.

“Mudah-mudahan ekonomi masyarakat menjadi mapan, maka akan berdampak pada pencegahan stunting,” ujarnya. 

Baca juga: DPRKP Banten Ubah 109,42 Ha Kawasan Kumuh Jadi Perumahan Rakyat Layak Huni

Sebab, kata dia, kondisi ekonomi masyarakat yang normal akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (ADV)