Tingkat Kemiskinan di Babel Rendah, Gubernur Erzaldi Berikan Apresiasi
KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ( Babel) Erzaldi Rosman mengapresiasi rendahnya angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Babel menempati peringkat terendah keempat se-Indonesia.
Meski demikian, Erzaldi menilai, data dari BPS tersebut patut dicermati dan dijadikan acuan yang menunjukkan semua unsur di provinsi berjalan, terutama menyangkut perekonomian.
"Terlebih, data yang dikumpul itu diambil Bulan September 2019 dan Maret 2020. Saat itu, pandemi Covid-19 baru muncul, termasuk juga di Babel," katanya, Rabu (22/07/2020).
Baca juga: Tim Gugus Tugas Covid-19 Babel Akan Dibubarkan, Ini Alasannya
Terkait hal itu, Erzaldi menilai ahwa rendahnya angka kemiskinan tersebut merupakan hasil sinergi baik pemerintah, legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda), dan masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.
"Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Seorang gubernur saja tidak bisa membuat program yang baik bagi perekonomian," katanya, Rabu (22/07/2020).
Menurut dia, rendahnya angka kemiskinan Babeluty disebabkan Garis Kemiskinan ( GK) Babel yang sangat tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia, yaitu di atas Rp 700.000, sedangkan GK nasional adalah sekitar Rp 400.000.
"Itu adalah standar yang telah ditetapkan, sehingga jika di Babel angka GK terendahnya Rp 700.000, dan ada yang di angka Rp 650.000, maka untuk angka nasional Babel masih tertinggi," sambung Gubernur Erzaldi.
Baca juga: 20 Karyawan Bank Sumsel Babel Positif Covid-19, Ini Penjelasan Manajemen
Ia menambahkan, jumlah tersebut diukur tiap dua kali dalam setahun. Pengukuran dilakukan berdasarkan kemampuan pemenuhan kebutuhan makanan dan non-makanan.
Sebagai informasi, Babel tetap bertahan di peringkat empat pada Maret 2020 dengan persentase sebesar 4,53 persen.
Sedangkan sebelumnya pada September 2019 dengan posisi yang sama, angka kemiskinan Babel sebesar 4,50 persen.
Namun, ada kenaikan sebesar 0,03 persen, di atas Bali, Kalimatan Selatan, dan disusul Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. (LEO/LISTYA)
