TRENGGALEK, KOMPAS.com - Peningkatan investasi terus dikejar Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kendati belum tutup buku akhir tahun ini, daerah yang ada di barat daya provinsi Jawa Timur ini sudah berhasil melampaui target investasi yang digariskan.
"Alhamdulillah, per Oktober nilai investasi yang masuk sudah lebih dari target yaitu Rp260 miliar yang ditetapkan tahun ini, " ujar Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mulya Handaka, Rabu (29/11/2017).
Hingga Oktober 2017, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencatat investasi lebih dari Rp264 miliar. Dana itu untuk membangun sektor ekonomi di daerah ini.
Trenggalek menargetkan investasi di wilayahnya naik pada 2018 yaitu mencapai Rp280 miliar.
Angka itu sebenarnya bukan nilai yang besar mengingat target investasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama lima tahun Rp1,5 triliun.
Baca: Dongkrak Investasi, Trenggalek Siapkan Insentif
Mulya Handaka menyebutkan, nilai investasi itu bisa diketahui dari besaran modal atau investasi yang dicantumkan oleh pemohon saat proses mengurus ijin usaha di dinasnya (DMPTSP).
Setidaknya, ada tiga bidang usaha yang mendominasi sektor ekonomi di Trenggalek yaitu perdagangan dengan nilai total investasi sekitar Rp123 miliar, perikanan dengan total investasi sekitar Rp36 miliar, dan koperasi dengan total modal yang berputar sekitar Rp31 miliar.
"Yang lumayan banyak itu dari sektor perikanan, ternyata cukup tinggi usaha di bidang itu," katanya.
Baca: Perizinan Pelaku Usaha di Trenggalek Tanpa Ribet
Trenggalek sebagai kota pesisir memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Bahkan, sektor perikanan menjadi tumpuan hidup masyarakat. “Bidang usaha perikanan di pesisir ya jelas penangkapan ikan," ujarnya.
Sayangnya, saat ini usaha pemanfaatan hasil laut telah berpindah kewenangan di tingkat pemerintah provinsi. Padahal, aktivitas pemanfaatan hasil laut dan masyarakat yang menjalankan usaha tersebut berada di Trenggalek.
"Aktivitas dan orangnya memang di Trenggalek, tapi kewenangan perijinannya ada di provinsi, jadi Kami harus rela bolak-balik ke sana," katanya. (KONTRIBUTOR TRENGGALEK/ SLAMET WIDODO)