Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum saat acara pelantikan PPK Kabupaten Tasikmalaya untuk Pilgub Jawa Barat, Senin (30/10/2017)
KOMPAS.com - Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menginginkan agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan tahun depan dapat berlangsung aman.
Suksesnya pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ( Pilgub Jawa Barat) adalah keberhasilan proses demokrasi secara keseluruhan.
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai sarana demokrasi yang menjunjung tinggi hak memilih masyarakat sebagi warga Negara," ujarnya pada pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Senin (30/10/17).
Ia berharap, anggota PPK selain harus memiliki kemampuan secara administrasi juga harus mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam menyikapi dinamika politik di dalam lingkungan masyarakat.
Baca: Kapolda Jawa Barat Beberkan Potensi Konflik Pilkada Jabar 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengatakan, anggota PPK yang dilantik merupakan hasil dari perekrutan. Melalui proses seleksi, kata dia, 195 terpilih dari 505 orang pendaftar.
“Anggota PPK yang terpilih adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara sehingga memiliki kapasitas individu dalam melaksanakan tugas sebagai PPK, “ katanya.
Berdasarkan catatan, anggota PPK terpilih sebagian besar merupakan tokoh masyarakat masing-masing kecamatan yang berasal dari berbagai latar belakang, misalnya tokoh organisasi masyarakat dan kepemudaan.
“Latar belakang yang beragam menunjukkan bahwa Saudara adalah tokoh masyarakat yang layak dijadikan panutan di wilayah masing-masing. Jagalah kepercayaan kami dengan sebaik-baiknya, “ imbuh Deden.
Baca: Disebut Kandidat Potensial di Pilkada Jabar, Uu Makin Pede
Menurut dia, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat secara langsung merupakan perhelatan demokrasi di tingkat lokal dan partisipasi politik yang terbuka seluas-luasnya.
Lewat pemungutan suara yang transparan dan demokratis diharapkan Jawa Barat mendapatkan pemimpin yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan integritas. Selain itu, aksesibilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat terwujud.
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) menunjukkan kepada wartawan contoh alternatif bentuk kotak suara transparan terbuat dari kertas karton dan boks plastik yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/8/2017). KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait rencana pengunaan kotak suara transparan yang akan menggantikan kotak suara yang rusak. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.Pada kesempatan yang sama, anggota Komisioner KPU Jawa Barat Agus Rustandi berharap, anggota PPK mampu membantu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga menghasilkan pemilu yang jujur dan adil.
“Anggota PPK sebagai penyelenggara yang netral tidak condong ke kiri dan kanan, tapi harus berada di tengah-tengah bebas dari kepentingan. Anggota PPK harus punya sikap toleran di tengah keberagaman politik di tingkat lokal, “ katanya.
