Bobby Nasution Minta Pemda Maksimalkan KUR dan KPP untuk Perkuat Ekonomi Daerah
KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayahnya untuk memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai langkah strategis memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kebijakan pemerintah pusat yang menyesuaikan transfer ke daerah (TKD) pada 2026 membuat pemda perlu berinovasi dalam menjaga kinerja ekonomi.
Bobby menegaskan, sektor investasi melalui KUR dan KPP menjadi salah satu instrumen penting untuk menutup celah berkurangnya anggaran.
“Total pengeluaran pemda di Sumut tahun depan akan berkurang sekitar Rp 9 triliun akibat penyesuaian TKD. Sementara di sisi lain, kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8 persen hingga 7,2 persen. Karena itu, pemda harus memaksimalkan KUR dan KPP agar target pertumbuhan tetap tercapai,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (21/10/2025).
Baca juga: Menteri UMKM Sebut Realisasi KUR Capai 72,6 Persen dari Rp 300 Triliun, Tertinggi Sektor Produksi
Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih berada di posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp 11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), Sumut memiliki potensi lebih besar.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” tegas Bobby.
Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.
Saat ini, pemanfaatan KUR juga semakin diperluas agar lebih mudah diakses masyarakat. Selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara itu, KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.
Baca juga: Banyak Kontraktor Proyek Kementerian Belum Dibayar, Menkeu Purbaya Bakal Periksa
“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjaman online (pinjol), lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby.
Pemerintah siapkan anggaran KPP on top Rp 130 triliun
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp 130 triliun, terdiri dari Rp 113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp 17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat,” ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Timur
Ia menambahkan, KPP merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan program Tiga Juta Rumah.
Menurut Airlangga, para debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia.
Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP turut dihadiri di Surabaya oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Sementara di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Akses Darat Terputus Total, Gubernur Bobby "Terbang" Bawa Bantuan Kemanusiaan ke Tapteng dan Sibolga
