KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menatakan, penguatan pencegahan korupsi diperlukan agar tindak pidana ini tidak terjadi dalam melaksanakan program pembangunan.
Untuk itu, Fatoni berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terus membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan supervisi.
“Untuk KPK RI, kami mohon terus diingatkan, diawasi, dipantau, agar kami berjalan tidak keluar rel,” katanya.
Dia mengatakan itu saat menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan 41, Sumut, Rabu (31/7/2024).
Fatoni menyebutkan, dengan pengawasan dari KPK, tata kelola pemerintahan akan terus berada di jalur yang tepat.
Baca juga: Tingkatkan Potensi Ekspor Sumut, LPEI Gelar Forum Pertemuan dengan Para Eksportir Unggulan
“Mohon kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak tahu, mana salah atau sudah tahu, tetapi lambat atau juga sudah tahu, tetapi ada keterbatasan,” ucapnya dalam siaran pers, Rabu.
Fatoni juga menyampaikan, Pemprov Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi yang selama ini telah dijaga. Tujuannya, agar kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut berjalan baik.
“Upaya pencegahan terus kami lakukan sehingga kesejahteraan masyarakat Sumut ini tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan, maksud dan tujuan kedatangannya adalah bersilaturahmi sekaligus menjelaskan program Tim Korsup di Sumut.
Adapun Tim Korsup KPK RI akan mengadakan koordinasi pemberantasan korupsi.
Baca juga: PON 2024 Jadi Momentum Kenalkan Sumut yang Sesungguhnya
Terdapat sejumlah hal yang akan menjadi fokus Tim Korsup selama di Sumut, di antaranya perizinan, pengadaan barang dan jasa, Monitoring Center for Prevention (MCP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan lainnya.
“Kegiatan kami juga dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai sektor di Sumut,” kata Edi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Administrasi Umum Lies Handayani Siregar, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Achmad Fadly, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ismael Sinaga.