Pj Gubernur Fatoni Optimis Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Mampu Percepat Pembangunan Sumut

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyatakan optimisme terhadap dampak positif Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dalam percepatan pembangunan di Sumut.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas peluncuran peta geospasial canggih tersebut.

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 mengintegrasikan berbagai informasi geospasial tematik, seperti kawasan hutan, kepemilikan tanah, hak guna usaha (HGU), dan data lainnya.

“Keberadaan peta ini sangat berguna bagi Sumut dalam merencanakan pembangunan, menyelesaikan tumpang tindih lahan, mengatasi sengketa lahan, serta merumuskan kebijakan," kata Fatoni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Baca juga: Geoportal Spasial Semakin Dibutuhkan di Daerah

Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni setelah menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Hotel St. Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya, Indonesia memiliki sekitar 85 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga yang telah disatukan menjadi satu pada 2018 atas keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Fatoni berharap pemanfaatan peta tersebut dapat mendukung pengembangan ekonomi, mempermudah investasi, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), serta memfasilitasi pembangunan kawasan.

Ia menegaskan pentingnya agar informasi pada Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong investasi dan mengoptimalkan potensi industri serta sumber daya alam (SDA) di Sumut.

"Semua bisa melihat informasi pada peta ini, sehingga akan mempermudah investor berinvestasi. Kami harus bisa memanfaatkan hal itu. Apalagi, Sumut punya potensi industri serta sumber daya alam (SDA) yang besar," ucap Fatoni.

Peta tematik tingkatkan efisiensi pemanfaatan ruang

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, berharap peta tematik dari kebijakan Satu Peta akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan ruang, sehingga proses pembangunan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

"One map policy sangat strategis dan akan menciptakan efisiensi serta mencegah tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa 151 peta tematik dari 23 kementerian atau lembaga telah disatukan yang terhitung hingga Juli 2024.

Baca juga: Peta Tematik: Pengertian, Jenis, dan Kegunaannya

Ia mengungkapkan bahwa proses penyatuan seluruh peta tematik Indonesia masih terus berlanjut ke depannya.

Menurut Airlangga, kebijakan Satu Peta telah berhasil menyelesaikan sekitar 19,97 persen masalah tumpang tindih lahan dan telah meningkatkan tata kelola data spasial serta perizinan.

"Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2025 adalah pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dengan nilai investasi pada 2025 sekitar Rp 1.900 triliun. Ini adalah target yang ambisius, dan untuk mencapainya, kebijakan Satu Peta menjadi sangat penting," katanya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, juga hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan menteri kabinet Indonesia Maju lainnya.  Hadir pula seluruh gubernur, wali kota, dan lembaga terkait lainnya.