Salurkan Anggaran Pilkada 100 Persen, Sumut Raih Penghargaan dari Kemendagri

KOMPAS.com - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Ditjen Keuda Kemendagri memberikan penghargaan tersebut karena Provinsi Sumut telah menyalurkan pembiayaan 100 persen kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Baca juga: Cara Cek Dana PIP Lewat Handphone

Maurits mengungkapkan apresiasinya terhadap pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dana secara penuh kepada KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Penghargaan berupa piagam juga akan diberikan kepada lima pemda lainnya di wilayah Jawa dan Sumatera.

“Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan penghargaan atas kepatuhan dalam mengikuti ketentuan perundang-undangan dengan tepat waktu,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Seperti diketahui, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

Maurits menyoroti pentingnya peran pemda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Baca juga: DPC Gerindra Bogor Temui Dedie Rachim, Sinyal Koalisi dengan PAN pada Pilkada 2024

"Kami berharap pilkada di daerah dapat berjalan lancar dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menambahkan bahwa stabilitas keamanannya harus terjamin," imbuhnya.

Ia juga menekankan perlunya hibah tidak hanya kepada KPUD dan Bawaslu, tetapi juga kepada TNI dan Polri untuk pengawasan dan pengamanan. Menurutnya, hal ini adalah dukungan yang harus segera diselesaikan dan dituntaskan.

Pemda diminta samakan persepsi

Tak hanya itu, Maurits juga menyoroti pentingnya daerah yang masih tertinggal dalam penyaluran pendanaan untuk pilkada agar segera melaksanakan kewajibannya.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik.

“Kami mohon kepada pemda untuk berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, mendukung penyelenggara dan pihak keamanan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Semua ini demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemda," ujar Maurits.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan Produksi Beras

"Kami sangat berharap bahwa melalui Rapat Asistensi tersebut, kita dapat mencapai kesepahaman yang kokoh antara pemprov dengan kabupaten dan kota dalam mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia," sambungnya.