KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) fokus menjaga kestabilan inflasi. Pasalnya, inflasi tahunan Sumut mencapai 3,20 persen year on year (yoy) dan pada November 2023 month to month (mtm) pada Oktober 2023.
"Saya harap inflasi ini dapat dikendalikan hingga akhir tahun 2023, sehingga inflasi Sumut masih masuk dalam sasaran inflasi nasional 3 plus minus 1 persen," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/12/2023).
Inflasi Sumut gabungan indeks harga konsumen (IHK) di 5 kota, yakni Medan, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunungsitoli, dan Pematang Siantar masih dalam kisaran sasaran, yakni 3+1. Oleh karena itu, Hassanudin mengimbau seluruh stakeholder untuk tetap menjaga kestabilan inflasi.
Adapun, penyebab utama menguatnya inflasi Sumut di bulan November adalah cabai merah keriting dengan inflasi bulanan sebesar 0,31 persen. Kemudian, cabai rawit 0,10 persen, bawang merah 0,50 persen, gula pasir dan emas perhiasan 0,04 persen, angkutan udara 0,03 persen, dan beras 0,02 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga November 2023, rata-rata harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp 49.000 per kilogram (kg) atau lebih tinggi dari Oktober 2023, yakni Rp 40.000 per kg. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Sumut, tetapi juga nasional dengan rata-rata Rp 65.000 per kg.
Catatan BPS juga menyebutkan bahwa inflasi bulanan meningkat pada November hingga akhir tahun. Sepanjang 2018-2022, misalnya, inflasi mtm pada November menembus angka 0,28 persen. Inflasi diprediksikan akan meningkat tahun ini seiring dengan melonjaknya harha sejumlah bahan pangan.
"Ini dirasakan seluruh provinsi di Indonesia, secara keseluruhan harga cabai merah keriting meningkat karena cuaca ekstrem, sehingga distribusinya tidak merata. Tentu ini harus terus dijaga hingga kembali stabil," ujar Hassanudin.
Pada Agustus, September, dan Oktober, inflasi Sumut meningkat pada sektor beras. Pada September, harga beras meningkat hingga 4,27 persen dibandingkan pada Agustus.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satuan Petugas (Satgas) Pangan, dan Bulog terus berupaya menstabilkan harga beras melalui operasi pasar, sidak pasar, dan kilang padi.
Berbagai langkah tersebut diharapkan bisa menstabilkan beras di angka Rp 13.500. Dengan demikian, beras bisa menjadi bahan pangan yang paling minim terdampak inflasi.
Baca juga: ASN Pemprov Sumut Tewas Terbakar di Batam, Diduga Korban Pembunuhan
Untuk diketahui, inflasi tahunan Sumut mencapai 3,89 persen (mtm) pada September 2023 menjadi 2,86 persen (mtm) di bulan Oktober.
"Perlu kerja sama yang kuat antara TPID, Satgas Pangan, Bank Indonesia (BI), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengetahui kenaikan inflasi secara komprehensif, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tepat, terlebih mendekati Natal dan Tahun Baru. Oleh karenanya, kita perlu bekerja lebih keras untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat," tutur Hassanudin.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho menjelaskan, terdapat tiga hal utama dalam mengendalikan inflasi di Sumut, yakni menjaga stabilitas produksi di tengah cuaca ekstrem, memangkas rantai distribusi, dan hilirisasi turunan hortikultura.
"Bahan pangan masih menjadi komoditas utama pada inflasi di Sumut. Kita harus benar-benar menjaga ketiga hal tersebut untuk menjaga inflasi di angka 3+1, tidak lebih dan tidak kurang dari itu," imbuh Arief.
Baca juga: GOR Samosir, Tanah Disumbang Warga, Konstruksinya Dibantu Pemprov Sumut Rp 8,8 Miliar