Operasi Pasar Skala Kecil, Langkah Proaktif Walkot Agustina Jaga Stabilitas Daya Beli Jelang Ramadhan

KOMPAS.com – Menghadapi dinamika ekonomi menjelang Ramadhan 1447 Hijriah/2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperketat pengawasan rantai pasok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, meskipun indikator inflasi saat ini masih dalam kategori terkendali, pihaknya telah menyiapkan skema intervensi pasar yang terukur guna meredam potensi lonjakan harga.

Dia mengungkapkan, Pemkot Semarang akan mengedepankan efektivitas melalui operasi pasar skala kecil yang masif di berbagai titik perdagangan strategis.

Operasi pasar itu dilaksanakan Pemkot Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi.

“Direncanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan akan melakukan operasi pasar. Bukan operasi pasar besar, tetapi operasi pasar kecil-kecil yang mengintervensi pasar dan spot-spot perdagangan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (17/2/2026).

Baca juga: Buka Pasar Imlek Semawis, Wali Kota Agustina Sebut Kedamaian Warga Jadi Kunci Kesejahteraan Semarang

Di sisi lain, Agustina menegaskan, Pemkot Semarang memiliki alat pemantauan harga dan memastikan harga makanan pokok menjelang Ramadhan.

Namun, dia berpesan kepada para pedagang agar tetap menjaga kewajaran harga. 

Menurutnya, kenaikan harga yang terlalu tinggi berpotensi memicu inflasi berkepanjangan yang justru merugikan semua pihak.

“Jualan ya boleh saja jualan. Namun, kita harus memahami bahwa kenaikan harga terlalu tinggi akan menimbulkan inflasi,” terangnya. 

Agustina menegaskan, inflasi yang berlangsung dalam kurun waktu panjang akan membuat ekonomi rontok.

Baca juga: Bergerak Sejak Dini Hari, Pemkot Semarang Tangani Luapan Kali Babon

“Kalau ekonomi rontok, enggak ada orang punya uang, yang jualan juga enggak laku,” tegasnya.

Menjaga inflasi dan daya beli

Lebih lanjut, Agustina mengatakan, pihaknya turut membuka opsi pemberian insentif pada layanan publik untuk menekan inflasi.

Hal itu seperti usulan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penggratisan layanan transportasi bus rapid transit (BRT) dan air bersih Perumda Air Minum (PDAM).

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa diterapkan jika inflasi sudah menyentuh angka tertentu.

“Saya kira (harus) seperti tahun lalu, signifikan untuk menekan inflasi. Jika inflasi sudah mencapai angka tertentu, (penerapan kebijakan) memang akan dilakukan. Namun, sekarang kan masih kami pantau,” katanya.

Baca juga: Harmoni di Balik Tabuhan Bedug, Dugderan 2026 Hadir sebagai Simbol Toleransi Semarang

Selain inflasi, Agustina juga menyinggung alokasi anggaran penanganan banjir dan lingkungan. 

Dia menyebutkan, total anggaran untuk sektor lingkungan dan banjir mencapai Rp 500 miliar, sedangkan anggaran infrastruktur secara keseluruhan sebesar Rp 1,6 triliun. 

“Yang lingkungan dan banjir itu Rp 500 miliar. Infrastrukturnya Rp 1,6 triliun,” tandasnya.

Pemkot Semarang berharap, dengan langkah antisipatif tersebut, stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga selama Ramadhan.

Agustina menegaskan, berbagai langkah tersebut juga untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir berjalan optimal.