KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial ( PT SMF) untuk mengentaskan persoalan kemiskinan di Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng).
Kerja sama itu dilakukan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni ( RTLH), khususnya di kawasan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara.
"Ini bisa menjadi stimulus bagi masyarakat di Tanjung Mas khususnya wilayah Tambak Lorok yang saat ini masih ada sepertiga yang membutuhkan penanganan kemiskinan," kata Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Dia mengatakan itu usai penandatanganan kerja sama yang bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ke Kantor Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara untuk meninjau penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Sabtu (29/6/2024).
Baca juga: Pemkot Semarang Raih Penghargaan Daerah Terinovasi dalam Pembangunan Keluarga 2024
Walkot yang akrab disapa Mbak Ita tersebut bersyukur tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Semarang sudah nol persen.
Namun, kata dia, salah satu yang menjadi indikator terkait kemiskinan adalah RTLH.
“Di Tambak Lorok masih ada rumah-rumah bersertifikat yang memang masih membutuhkan stimulus untuk rehab. Diharapkan nanti dari PT SMF bersama kementerian bisa memberikan bantuan ini,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (3/7/2024).
Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan proyek pengendalian banjir dan rob serta penataan kampung nelayan di Tambak Lorok.
Tahap pertama proyek tersebut dijalankan pada 2016-2017 untuk mengamankan area parkir kapal. Tahap kedua pada 2022-2024 dijalankan untuk mengamankan area pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum di sekitar Tambak Lorok.
Baca juga: Program Pengentasan Stunting Pemkot Semarang Dapat Penghargaan dari PBB
Adapun Pemkot Semarang, PT SMF, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berkoordinasi untuk menentukan jumlah RTLH yang akan direhab di Tambak Lorok.
Kerja sama dengan PT SMF mencakup Pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan bantuan rehab RTLH di Kota Semarang.
Pemanfaatan data di bidang perumahan dan permukiman menjadi salah satu pilar kerja sama tersebut.
Dengan kolaborasi tersebut, PT SMF sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dapat mengolah data untuk program pembiayaan yang lebih efektif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi backlog kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Semarang Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur untuk “Urban Farming”
Peningkatan akses terhadap hunian yang layak juga akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kerja sama itu menegaskan komitmen dari kedua belah pihak untuk bersama mengakselerasi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui langkah-langkah konkret dan terukur.
Proses penandatanganan perjanjian P3KE dan Bantuan RTLH tersebut dilakukan Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator PMK Nunung Nuryartono.
Ananta mengatakan, kolaborasi itu merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan akses terhadap data yang akurat, kami dapat menjalankan upaya dalam merancang program pembiayaan yang lebih tepat sasaran serta membantu masyarakat yang paling membutuhkan untuk memiliki hunian yang layak,” jelasnya.
Baca juga: Kepala LKPP Apresiasi Kinerja Mbak Ita yang Kedepankan Produk Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa