Meski Libur, Kepala OPD dan Camat di Semarang Tetap Kawal Distribusi Logistik Pemilu

KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu 14 Februari 2024. 

Meski libur panjang yang dimulai pada Kamis hingga Minggu, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemkot Semarang akan tetap mengawal proses distribusi logistik ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Semarang.

Mereka akan membantu pengawasan pembersihan alat peraga kampanye pada hari tenang di kecamatan. 

“Seluruh kepala OPD dan camat akan melaksanakan piket sesuai petunjuk dari Ibu Wali Kota,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (7/2/2024). 

Joko menjelaskan, hal tersebut sesuai tugas pemerintah daerah (pemda) dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemda berkewajiban memantau kelancaran pelaksanaan pemilu. 

Baca juga: Antisipasi Angin dan Rob Saat Pemilu, Pemkot Semarang Siapkan Skenario Khusus

Untuk diektahui, Jumat (9/2/2024) ditetapkan sebagai cuti bersama dalam rangka menyambung libur Imlek. 

Oleh karenanya, aparatur sipil negara (ASN) akan menjalani libur panjang pada Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 

Sementara itu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tetap dilakukan pada hari Rabu.

“Selama piket pada hari libur dan cuti bersama tersebut, para kepala OPD akan bertugas mengawal distribusi logistik ke seluruh TPS di Kota Semarang dan mengawasi pembersihan alat peraga kampanye (APK),” tuturnya.

“Dalam pelaksanaan tugasnya nanti, selama empat hari mulai Kamis sampai Minggu, setiap hari sebanyak 16 kepala OPD akan didampingi camat setempat melakukan pemantauan pendistribusian logistik pemilu,” imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Semarang Komitmen Lestarikan Bangunan Cagar Budaya

Piket itu diharapkan semua persiapan terkait pemilu dapat berjalan lancar dan aman. 

Upaya-upaya tersebut menegaskan komitmen Pemkot Semarang dalam mendukung proses demokrasi dan menjaga keamanan serta kelancaran pelaksanaan Pemilu.