KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengklarifikasi informasi yang beredar tentang pengadaan 177 unit sepeda motor dinas bagi lurah pada Minggu (3/12/2023). Pasalnya, informasi ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Hevearita yang akrab disapa Mbak Ita meminta maaf atas kesalahannya karena tidak menjelaskan rincian anggaran sebesar Rp 8 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk mendanai pengadaan sepeda motor dinas, tetapi juga barang rumah tangga lainnya.
“Saya mohon maaf atas kesalahan informasi tersebut. Saya ingin meluruskan bahwa anggaran Rp 8 miliar tidak hanya digunakan untuk pengadaan sepeda motor saja, tetapi juga kebutuhan rumah tangga lain untuk pelayanan masyarakat," kata Mbak Ita dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
Mbak Ita mengatakan, klarifikasi tersebut juga terkait anggaran pengadaan yang ditetapkan senilai Rp 7,931 miliar. Dia mengaku, besaran anggaran tersebut dibacakan secara keseluruhan, sehingga menimbulkan pertanyaan.
"Melihat dari berita-berita yang mungkin viral, saya mungkin membacanya keseluruhan Rp 7,931 miliar. Sementara itu, anggaran tiap sepeda motor mengacu pada harga dealer Rp 26.566.732. Dengan demikian, total anggaran Rp 4.702.311.564," ujarnya.
Adapun pembacaan total anggaran untuk pengadaan 177 unit sepeda motor Honda Vario 160 CC itu dilakukan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Rabu (29/11/2023).
Baca juga: Pemkot Semarang Ajukan UMK Naik 6 Persen, Jadi Rp 3,2 Juta
Selain sepeda motor bagi 177 lurah se-Kota Semarang, Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga melakukan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat, seperti pakaian dinas, TV LED, dan alat pemadam api ringan (APAR).
Pengadaan TV LED dilakukan karena kondisi televisi layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang telah buram dimakan usia. Pengadaan APAR juga perlu dilakukan karena sudah tua. Sementara itu, tabung alat pemadam api belum diganti sejak 2004.
“Motor lurah juga sudah digunakan sejak 2014. Bayangkan sudah hampir sembilan tahun belum diganti. Padahal, saat ini, banyak pelayanan masyarakat sehingga lurah harus sering turun di lapangan,” kata Mbak Ita.
Mbak Ita melanjutkan bahwa pengadaan sepeda motor dan barang rumah tangga lain bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Semarang pada 2023.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Semarang dapat mengatur keuangan lebih fleksibel karena Kota Semarang tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir.
"Jadi, kami sudah tahu mana yang harus efisien, prioritas, dan sebagainya. Pada saat akhir pembahasan APBD Perubahan, tim TAPD melihat ada anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Salah satunya adalah sepeda motor," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Semarang Gerak Cepat Tangani Banjir di Muktiharjo Lor dan Bangetayu Kulon
Mbak Ita mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi langkah atau kebijakan yang dilakukan Pemkot Semarang. Adapun pengadaan sepeda motor dinas lurah juga dilakukan secara transparan. Masyarakat dapat memantaunya melalui aplikasi belanja online atau e-Katalog.
"Maaf kalau kemarin membuat orang bertanya-tanya. Proses-prosesnya monggo panjenengan bisa lihat di e-Katalog. Jadi, tidak ada lagi istilahnya nempil," ujarnya.
Seperti diketahui, 177 lurah di Kota Semarang telah mendapatkan sepeda motor dinas pada peringatan HUT ke-52 Korpri pada Rabu. Pemberian sepeda motor dilakukan langsung oleh Mba Ita kepada lurah secara simbolis.