Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023)KOMPAS.com - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menginginkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung secara damai dan kondusif.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang secara rutin mengomunikasikan dan menyosialisasikan tahapan serta aturan pemilihan legislatif (pileg) dan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita itu mengatakan, upaya sosialisasi dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi sekaligus untuk meminimalkan segala potensi konflik yang terjadi saat pemilu berlangsung.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang usai menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).
" Pemkot Semarang siap mengawal pesta demokrasi yang persiapannya sudah lebih dari 50 persen, mulai dari penetapan daftar calon tetap untuk pileg, capres dan cawapres," ujar Mbak Ita dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
Baca juga: Sambut Hari Ibu, Kader PKK Kota Semarang Gelar Kejuaraan Voli Antar-Kecamatan
Mbak Ita menambahkan, selain pemerintah, upaya sosialisasi kepada masyarakat saat ini juga telah dilakukan oleh tim dari para calon legislatif (caleg) ataupun capres dan cawapres.
Sosialisasi tersebut dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti melalui round tag, baliho, dan spanduk.
“Ini yang perlu kita sosialisasikan juga ke masyarakat, terutama mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemkot Semarang juga akan melakukan komunikasi secara masif dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Semarang,” jelas Mbak Ita.
Jika terjadi pelanggaran, Mbak Ita pun ingin hal tersebut bisa dikomunikasikan terlebih dahulu agar kekondusifan pelaksanaan pesta demokrasi dapat tercapai.
“Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif," terang Mbak Ita.
Ia pun berharap, pesta demokrasi di Ibu Kota Jawa Tengah bisa berjalan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) tanpa konflik dan permasalahan apa pun.
Seperti diketahui, Kota Semarang menjadi kota dengan potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah. Sementara untuk nasional, Semarang menjadi kota dengan potensi konflik pada urutan ke-12.
"Ini yang perlu diwaspadai. Makanya, kami terus komunikasikan di jajaran Pemkot Semarang, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tahapan pemilu," kata Mbak Ita.
Baca juga: Bisa Lewat Aplikasi, Mbak Ita Dorong Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang Berani Melapor
Pada kesempatan sama, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman menjelaskan bahwa pihaknya siap menggelar pengawasan kampanye Pemilu 2024.
Pihaknya juga senantiasa memberikan semangat kepada jajaran pengawas yang ada di 16 kecamatan dan 177 kelurahan agar pemilu di Kota Semarang bisa berjalan aman serta damai.
"Kalau dihitung, jumlahnya ada 225 pengawas ad hoc. Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan untuk menyikapi berbagai tahapan pemilu," jelas Arief.
Arif menambahkan, terdapat beberapa potensi pelanggaran yang menjadi sorotan Bawaslu saat masa kampanye. Beberapa di antaranya adalah potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang.
"Misal, ketika ada ASN datang ke suatu acara kampanye, kami usahakan ASN tidak hadir. Kalau tidak mau, akan kami serahkan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)," terang Arief.
Baca juga: Kemudahan Perizinan Disebut Jadi Resep Khusus untuk Tarik Investor ke Kota Semarang
Soal politik uang, beberapa kelurahan di Kota Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai kelurahan antipolitik uang.
Kelurahan tersebut di antaranya adalah Kelurahan Bendungan di Kecamatan Gajahmungkur dan Kelurahan Meteseh di Kecamatan Tembalang.
Arief melanjutkan, jajarannya akan mengawasi kampanye mulai Selasa (28/11/2023) hingga Rabu (10/2/2024).
Dengan apel siaga, Arief berharap, jajarannya bisa mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran.
"Besar harapannya dengan melakukan tahapan ini, potensi-potensi pelanggaran pemilu bisa ditekan. Kami juga berharap, pemilu di Kota Semarang bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan damai," terangnya.
