Gandeng BI Bentuk Toko TPID untuk Tekan Inflasi, Mbak Ita: Ini Akan Jadi Food Station

KOMPAS.com - Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggandeng Bank Indonesia (BI) mendirikan Toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan angka inflasi di Kota Semarang.

“Toko TPID yang rencananya akan berlokasi di Kanjengan ini akan menjadi food station,”  ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID di Tentrem Hotel Semarang, Kamis (19/10/2023).

Hal itu menjadi upaya terpadu untuk mengendalikan inflasi pangan dengan menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga.

"Jadi nanti Toko TPID ada di Kanjengan. Yang mengelola adalah dari BUMP (Badan Usaha Milik Petani)," katanya dalam siaran pers.

Baca juga: Semarang Panas, Warga Kaget Biaya Listrik Membengkak karena Sering Hidupkan AC

Walkot yang akrab disapa Mbak Ita itu menyebutkan, konsep Toko TPID hampir sama dengan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman). 

"Hanya saja, Pak Rahman kan mobile dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Kalau Toko TPID akan terpusat di Kanjengan dan tentu di-support BI," jelasnya.

Dia menyebutkan, Toko TPID direncanakan akan meluncur pada awal November 2023 dan diresmikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana.

8 arahan Pj Gubernur Jateng kendalikan inflasi 

Lebih lanjut, Mbak Ita mengatakan, pihaknya akan melaksanakan delapan arahan Pj Gubernur Jateng dalam Rakorwil TPID.

"Ada delapan langkah yang harus dilakukan untuk pengendalian inflasi. Sebab, inflasi month to month (mtom) pada September 2023 naik dari 0,33 menjadi 0,41,” katanya. 

Baca juga: Pemkot Semarang Gelar Pak Rahman untuk Atasi Inflasi, Mbak Ita: Diharapkan Dapat Bantu Masyarakat

Dia menilai, kenaikan inflasi itu sangat tajam dan faktor pemicunya adalah kenaikan harga beras dan gula.

Oleh karenanya, PJ Gubernur memberi delapan arahan delapan kepada kepala daerah yang hadir. 

"Kami fokus tekan inflasi mulai dari optimalisasi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pencermatan anggaran inflasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), optimalisasi perencanaan anggaran, melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian beras di Jateng, serta memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami pangan lainnya," katanya.

Mbak Ita juga menyebutkan, Pj Gubernur Jateng meminta pemerintah daerah (pemda) mengirim data ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah provinsi (pemprov) bahwa akan ada pertemuan rutin terkait pembahasan potensi inflasi.

Baca juga: Penampakan Kampung Mati di Semarang, Dulu Ternyata Perumahan Elit pada 1980-an

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jateng Rahmat Dwi Saputro mengatakan, tingkat inflasi yang tinggi di Jateng pada September 2023 tercatat di enam kabupaten/kota.

Dia menyebutkan, enam daerah tersebut berada di atas tingkat inflasi nasional. 

"Ini sudah warning, sudah red color. Ini disebabkan oleh inflasi beras,” kata Rahmat.

Oleh karena itu, selain operasi pasar, ia akan membuat terobosan membuat Toko TPID di beberapa daerah. 

IRahmat mengatakan, BI bekerja sama dengan Pemkot Semarang akan mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan Semarang.

“Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo," imbuhnya.

Baca juga: Hadiri Festival Rangkul 2023, Wali Kota Semarang Cicipi Semprong Berbahan Bekatul