Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi dalam kegiatan Pemarafan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PBJ) di JS Luwansa Hotel Jakarta, Selasa (20/6/2023).
KOMPAS.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) Republik Indonesia (RI) Hendrar Prihadi mengatakan, jumlah produk tayang di katalog elektronik (e-Katalog) pada 19 Juni 2023 sudah mencapai 5 juta produk.
Catatan tersebut membuat LKPP RI berhasil memenuhi target yang sebelumnya ditetapkan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.
"Pada 19 Juni 2023, produk tayang di E-Katalog sudah mencapai 5 juta 34 ribu 104. Ini baru bulan Juni tapi sudah over dari target, jadi pada bulan Desember pasti bisa lebih lagi dari target yang ditetapkan yaitu 5 juta produk," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan tersebut saat meghadiri kegiatan Pemarafan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PBJ) di JS Luwansa Hotel Jakarta, Selasa (20/6/2023).
"Kami optimistis dengan adanya UU PBJ nanti catatan positif ini juga akan diikuti capaian-capaian target lainnya," sebutnya dalam siaran pers, Selasa.
Baca juga: LKPP Jadikan Pemprov Jateng sebagai Role Model Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemda
Hendi juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mendukung peningkatan kinerja pengadaan yang pro produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi melalui penyusunan draf RUU PBJ Publik.
"Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian karena kita bisa melalui proses yang sedemikian rupa sehingga sampai pada proses Pemarafan RUU PBJ Publik oleh panitia antar kementerian pada hari ini," ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap RUU PBJ Publik bisa segera dibahas DPR RI pada Juli mendatang, terutama setelah melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni ini.
"Mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan ini berjalan dengan baik dan UU PBJ Publik ini bisa segera disahkan DPR RI," harap mantan Wali Kota Semarang dua periode itu.
Sementara itu, Diretur Jendera (Dirjen) Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham Asep Nana Mulyana mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung proses RUU PBJ Publik untuk bisa segera selesai.
Baca juga: Gelar Konsolidasi Pengadaan Belanja Negara, Kepala LKPP Hendi: Efisiensi Capai Rp 1,69 Triliun
"Kalau semua kementerian/lembaga sepakat, satu hari dua itu selesai. Semoga yang dilakukan melalui RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik ini bisa menjadi karya ibadah buat kita semua yang bermanfaat bagi masyarakat," imbuhnya.
