Jika Warga Semarang Disiplin Prokes, Wali Kota Hendi akan Longgarkan PPKM
KOMPAS.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat menurunkan jumlah kasus Covid-19 di Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng).
"Kami baru evaluasi satu minggu dan akan melihat perkembangan selama seminggu berjalan ini,” ujar Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi, usai memimpin rapat evaluasi PKM, Senin (18/1/2021).
Hendri menegaskan, jika semakin banyak masyarakat yang tertib dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) hingga kasus Covid-19 menjadi menurun, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan melonggarkan aturan PKM.
Untuk itu, Hendi meminta masyarakat dapat menaati kebijakan yang telah diambil sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kota Semarang secara maksimal.
Baca juga: Wali Kota Semarang Batal Disuntik Vaksin Covid-19
"Kami sangat berharap PPKM dapat memperbaiki situasi kesehatan, dan tidak sampai diterapkan lagi pada masa mendatang," katanya, seperti dalam keterangan tertulisnya direrima Kompas.com, Senin.
Meskipun demikian, Hendi mengaku, saat ini belum dapat memutuskan apakah PPKM akan berlanjut, atau selesai pada 25 Januari 2021.
“Sebab, masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat serta unit usaha selama PPKM,” ucapnya.
Tingginya angka pelanggaran saat pemberlakuan PPKM
Perlu diketahui, selama seminggu dilakukan PPKM di Kota Semarang, Hendr menyatakan, telah terjadi 1.598 pelanggaran.
“Dampak dari pelanggaran ini membuat Pemkot Semarang bertindak tegas dengan menyegel 115 unit usaha dibantu oleh armada Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga telah,” jelasnya.
Penyegelan tempat usaha tersebut, menurut Hendi, adalah salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Hingga saat ini angka positif telah menembus 1000 orang.
Baca juga: Soal Warganya Ingin Tularkan Covid-19, Wali Kota Semarang: Hanya Salah Paham
Hendi pun tidak menampik jika upaya PPKM berdampak pada perekonomian di Kota Semarang. Meski begitu, upaya tersebut harus diambil agar masyarakat bisa lebih berdisiplin dalam menjalankan prokes.
“Kami tahu pada PPKM ada pembatasan jam buka pusat perbelanjaan, pelayanan restoran, peningkatan persentase karyawan work from home atau bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa terbiasa lebih disiplin,” ujar Hendi.
Baca juga: Ini Kata Wali Kota Semarang Adanya Warga Ingin Menularkan Covid-19, Chat WhatsApp Viral di Medsos
Hendi berharap PPKM dapat selesai pada 25 Januari 2021 dan tidak perlu ada kebijakan semacamnya di kemudian hari.
