Hadapi Gelombang Pemudik, Hendi Minta Pemda dari Zona Merah Covid-19 Lakukan Pendataan

KOMPAS.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta, pemerintah daerah yang menjadi zona merah Covid-19 untuk lebih aktif mendata pemudik yang pulang ke kampung halaman.

Ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi data antar pemerintah daerah (pemda) yang menjadi lokasi tujuan pemudik dengan pemda daerah keberangkatan pemudik.

" Sinkronisasi ini harus dilakukan agar meminimalisir kesalahan di lapangan. Kalau sinkronisasi ini tidak ada, dikhawatirkan nanti ada sebuah kerepotan dalam pendataan," Wali Kota yang akrab disapa Hendi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hendi sendiri mengatakan itu saat meninjau pembangunan kamar isolasi di rumah dinasnya, Minggu (29/3/2020).

Dengan sinkronisasi data, Hendi menjelaskan, bisa memudahkan pemda mengelola potensi gelombang pemudik di tengah penyebaran virus corona yang menyebabkan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Sinkronisasi data dapat mempermudah pemerintah daerah yang menjadi tujuan pemudik untuk melakukan skrining," ujar Hendi.

Baca juga: Kurangi Pergerakkan Masyarakat, Pemkot Semarang Tutup Jalan Protokol

Lebih lanjut, Hendi menuturkan, telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data. Apalagi DKI menjadi provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Kondisi itu mengkhawatrikan karena saat ini banyak pemudik yang meninggalkan Jakarta untuk kembali ke kampung halamannya.

Hendi pun menjelaskan telah menyampaikan permintaan itu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ia berharap Ganjar  dapat berkomunikasi lebih intens dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Di sana menyediakan data berapa yang berangkat ke Jawa Tengah, terutama Semarang, nanti kami di sini juga menyediakan data untuk kemudian dicocokkan," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Imbauan tidak mudik

Selain sinkronisasi data, Hendi juga menegaskan pihaknya akan terus mengimbau masyarakat agar tidak mudik pada kondisi seperti ini.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, 5 Jalan Protokol di Semarang Ditutup, Operasional Trans Semarang Dibatasi

"Saya selalu sampaikan, baik melalui media sosial, statement resmi, maupun koordinasi internal untuk mencegah adanya gelombang pemudik, baik yang akan masuk ke Kota Semarang, maupun juga yang akan ke luar dari Kota Semarang," katanya.

Maka dari itu, dia pun menganggap persoalan ini perlu kerja sama dari berbagai pihak.

“Kalau hanya dari daerah yang menahan gelombang pemudik, tapi dari daerah asal migrasi tidak terbendung, tentu akan sulit," tambahnya.

Lebih lanjut, Hendi menuturkan, pihaknya telah menyediakan tempat karantina masuk dalam kategori Orang Dalam Pantauan (ODP), termasuk para pemudik yang masuk Kota Semarang.

"Kami fungsikan gedung diklat milik Pemerintah Kota Semarang menjadi 96 ruang untuk karantina orang dalam pantauan (ODP), kalau terlihat ada gejala yang mengkhawatirkan akan langsung dibawa ke RSUD KRMT Wongsonegoro, dekat dari situ," jelasnya.

Baca juga: Wali Kota Semarang Pantau Pembangunan Kamar IsolasI PDP Covid-19

Sementara itu, lanjutnya, untuk pasien dalam pengawasan (PDP) yang telah melakukan rapid test dengan hasil negatif akan ditempatkan di ruang isolasi aula rumah dinas.

“Tapi kalau setelah rapid test hasilnya positif, kita tempatkan di ruang isolasi emergency, yang di Rumah Dinas saya ini juga disediakan," lengkapnya.