Tingkatkan Predikat Sakip Jadi Sangat Baik, Pemprov Riau Terima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2023

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemprov Riau yang dinilai berhasil meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) menjadi Sangat Baik (BB) pada 2023.

Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 2023 diterima langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution dalam kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) 2023 di Bali, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Korban Erupsi Gunung Marapi Asal Riau Dimakamkan, Sang Ibu Pingsan 2 Kali

Untuk diketahui, Pemprov Riau telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Sakip 2023.

Beberapa upaya tersebut, di antaranya menyusun pedoman Sakip melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Sakip Provinsi Riau dan melakukan review laporan kinerja perangkat daerah.

Kemudian, Pemprov Riau melakukan pendampingan perbaikan dokumen Sakip daerah oleh Tim Sakip Provinsi Riau, meningkatkan Sistem Aplikasi Pengumpulan Data di Kinerja (Siapadia), dan melakukan coaching peningkatan Sakip Provinsi Riau bersama Kemenpan-RB.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf menyampaikan apresiasi kepada penerima penghargaan, mulai dari instansi, pemerintah daerah (pemda), dan semua pihak yang menerima penghargaan pada 2023 ini.

Baca juga: Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, ia mengingatkan agar instansi pemerintah tidak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.

Menurut Ma’ruf, sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi semua pihak untuk terus berbenah.

"Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/12/2023).