Gubernur Syamsuar Minta Kabupaten dan Kota Resmikan Mal Pelayanan Publik pada 2024
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/9/2023).KOMPAS.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendorong seluruh kabupaten dan kota di Riau menyediakan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dia meminta dukungan seluruh kepala daerah agar pembentukan dan peresmian MPP di setiap daerah bisa terwujud pada 2024.
Syamsuar menyebutkan, MPP bertujuan memberikan pelayanan terbaik dan lebih mudah kepada masyarakat.
“Jika nantinya setiap daerah meresmikan MPP-nya, maka akan disiapkan tempat pelayanan dan perizinan provinsi sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak jauh-jauh datang ke provinsi,” ujarnya.
Dia mengatakan itu saat mengikuti pengarahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/9/2023).
Baca juga: Gubernur Syamsuar Salurkan Bansos Rp 1,7 M untuk 6 Panti Asuhan di Indragiri Hulu dan Hilir
“Masyarakat tidak payah urusannya harus ke provinsi. Jika ada keperluan, mereka bisa langsung berurusan di kabupaten/kotanya," jelasnya dalam siaran pers, Kamis.
Sementara itu, Menpan RB Abdullan Azwar Anas mengagakan, saat ini terdapat 139 MPP yang diresmikan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Ia berharap, Riau dapat menjadi provinsi pertama dengan semua daerah yang menyediakan MPP.
"Jadi, nanti semua perizinan dan pelayanan provinsi bisa diletakkan di MPP yang ada di daerah-daerah," ujarnya.
Selain itu, Azwar juga mendorong Syamsuar memiliki mobil layanan sehingga semua layanan bisa diintegrasikan.
Dia juga berharap, semua kabupaten/kota di Riau juga bisa menjadi pilot project dalam penyelenggaraan MPP digital.
Baca juga: Pembentukan LLDIKTI Wilayah XVII Riau Disetujui, Syamsuar: Kami Sudah Siapkan Tanah dan Kantor
MPP Digital dibangun sebagai wujud percepatan integritas pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) sebagai dukungan penyelenggaraan pada MPP fisik.
"Jadi, Riau tidak hanya punya mobil layanan Samsat atau lainnya, tetapi juga punya mobil layanan MPP," jelasnya.
