Status Keuangan Pemprov Riau Kini Masuk Level Kemandirian Fiskal

KOMPAS.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sudah masuk pada level kemandirian fiskal.

Hal tersebut dibuktikan dari konsistensi Pemprov Riau dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan keuangan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, berdasarkan data struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dari 2019 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa kami semakin baik dalam konsistensi peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada dana transfer pusat,” ucap Syamsuar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Sebagai informasi, kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah (pemda) untuk membiayai sendiri kegiatan mereka, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Baca juga: Upaya Ganjar Optimalkan Pendapatan Daerah Jateng Hasilkan Kemandirian Fiskal

Syamsuar menjelaskan, berdasarkan data struktur APBD Provinsi Riau, jumlah anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2019 tercatat sebesar Rp 9,421 triliun. Anggaran ini terdiri dari dana transfer Rp 5,813 triliun dan PAD Rp 3,064 triliun.

“APBD Provinsi Riau TA 2019 sebesar Rp 9,421 triliun, terdiri dari dana transfer Rp 5,813 triliun dan PAD Rp 3,064 triliun,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Syamsuar, pada TA 2020, APBD Provinsi Riau sebesar Rp 8,736 triliun, terdiri dari dana transfer Rp 5,417 triliun dan PAD Rp 3,316 T.

Ia mengungkapkan bahwa APBD Provinsi Riau pada TA 2021 sebesar Rp 9,183 triliun, terdiri dari dana transfer Rp 5,116 triliun dan PAD Rp 4,014 triliun.

“APBD Provinsi Riau TA 2022 sebesar Rp 8,932 triliun, terdiri dari dana transfer Rp 4,084 triliun dan PAD Rp 4,839 triliun,” imbuh Syamsuar.

Baca juga: Transjakarta Mestinya Zero Accident, apalagi Operasionalnya Dibiayai APBD...

Sementara itu, kata dia, Pemprov Riau menargetkan APBD Provinsi Riau TA 2023 sebesar Rp 9,178 triliun. Anggaran ini terdiri dari dana transfer Rp 3,764 triliun dan PAD Rp 5,410 triliun.

Syamsuar menjelaskan, APBD Pemprov Riau TA 2022 dan target APBD Pemprov Riau TA 2023 telah mencatat PAD sudah lebih besar dari dana transfer. Hal ini menunjukkan bahwa Riau sudah masuk level kemandirian fiskal.

"Tahun 2022 membuktikan bahwa postur APBD telah didesain menggambarkan kemandirian fiskal, yaitu komposisi angka PAD lebih besar dibanding dana transfer pusat, meskipun Riau sebagai daerah penghasil," tuturnya.

Dengan demikian, lanjut Syamsuar, Pemprov Riau secara pasti menuju derajat desentralisasi lebih baik.

Baca juga: Bupati Inhu soal Janji Perbaiki Jalan Belum Dipenuhi: Tak Ada Upaya Kongkret dari Pemprov Riau

Capaian tersebut merupakan bukti bahwa jajaran Pemprov Riau mampu melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau good governance.

"Salah satu tujuan otonomi daerah ya kemandirian fiskal. Daerah jangan bergantung terus dengan dana transfer dari pusat. Daerah harus mampu menggali dan meningkatkan PAD mereka sendiri," ujar Syamsuar.