Mas Dhito Sukses Tekan Angka Stunting, Pemkab Kediri Raih Peringkat 2 Terbaik Se-Jatim

KOMPAS.com - Kabupaten Kediri berhasil mencatat prestasi membanggakan dalam upaya menekan angka stunting di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menerima penghargaan terbaik kedua dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penanganan stunting (PPPS) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025.

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Provinsi Jatim di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (1/7/2025).

Capaian tersebut diraih Pemkab Kediri berkat kebijakan strategis yang dijalankan Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri.

Baca juga: Mas Dhito Tinjau Pembangunan Gedung Baru RSKK Pare, Siap Beroperasi pada Agustus 2025

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan, penghargaan yang diterima Pemkab Kediri tak lepas dari komitmen Mas Dhito yang mengeluarkan kebijakan untuk fokus mencegah munculnya kasus stunting baru (zero growth stunting) di Kabupaten Kediri.

“Sesuai arahan Mas Bupati, semua tim dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), fokus melakukan penanganan ke semua wilayah. Jangan sampai ada stunting baru,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (2/7/2025).

Wanita yang akrab disapa Mbak Dewi itu juga bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kediri.

Baca juga: Bandara Dhoho Kediri Sepi, Dishub Jatim Surati Kemenhub Minta Layani Penerbangan Khusus Umroh

Strategi menekan stunting di Kediri

Dalam kesempatan tersebut, Mbak Dewi menekankan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan bersama agar program penanganan stunting berhasil.

Aspek tersebut tidak hanya terkait peningkatan layanan kesehatan maupun pemberian asupan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita.

Ia menyebut, aspek krusial lain yang perlu diperhatikan adalah penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, pencegahan pernikahan dini, serta sosialisasi mengenai pengaturan jarak kehamilan.

Oleh karena itu, Pemkab Kediri menggandeng lintas sektor untuk berkolaborasi menyukseskan penanganan stunting, mulai dari para pengusaha, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca juga: Tekan Peredaran Truk ODOL, Jasa Marga Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Menurut Mbak Dewi, kolaborasi lintas sektor sangat penting dilakukan, mengingat masih ada sejumlah kendala yang ditemui saat menangani stunting di lingkungan masyarakat.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya pemahaman orangtua terhadap pentingnya pemberian makanan bergizi dan tepat bagi anak, termasuk kurangnya animo masyarakat untuk membawa anak-anak ke pos pelayanan terpadu (posyandu).

“Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kami tetap terus menggencarkan sosialisasi edukasi stunting di masyarakat dan bersama-sama mendorong orangtua yang punya balita untuk aktif ke posyandu,” ungkap Mbak Dewi.

Baca juga: Keracunan Massal di Tulungagung, 56 Warga Sakit Diduga Setelah Makan Soto Posyandu

Berdasarkan bulan timbang periode 2024, Mbak Dewi menyebut kasus stunting di Kabupaten Kediri menyentuh angka 7,9 persen.

Sebagai Ketua TPPS Kabupaten Kediri, ia mengajak lintas sektor untuk selalu menjaga kekompakan demi mewujudkan zero stunting dan zero growth stunting di Kabupaten Kediri sesuai harapan yang selalu ditekankan Mas Dhito.

“Mas Bupati selalu bilang jangan sampai (stunting) naik dan mengajak semua elemen untuk tetap solid dan bersinergi,” ucap Mbak Dewi.

Baca juga: Bupati: Angka Stunting di Lamongan Terus Turun Signifikan