Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk siap tancap gas memberantas kemiskinan ekstrem di Jatim sehingga, turut mewujudkan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

“Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami siap tancap gas,” tegasnya.

Dia mengatakan itu dalam acara penyerahan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan pengarahan dari Presiden Jokowi kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Khofifah mengatakan, data P3KE akan menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.

Dia juga bersyukur karena sejauh ini upaya penurunan kemiskinan di Jatim telah terlihat hasilnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

Pada periode Maret-September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa.

“Kemudian, pada periode Maret 2021-Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Tertinggi nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu pun terus mengajak seluruh elemen strategis untuk bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi menghadapi tantangan yang ada.

Sebab, menurut Khofifah, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi segala tantangan. Kolaborasi juga menjadi bukti adanya hubungan yang harmonis dari semua elemen.

"Elemen-elemen strategis di Jatim semua insya Allah akan terus bersinergi, berkolaborasi mengatasi tantangan saat ini," sebutnya.

Baca juga: Tangani Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga BBM, Khofifah Alokasikan Anggaran Rp 257 M

Upaya penurunan kemiskinan di Jatim

Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tengah berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dia berharap, adanya Data P3KE yang berisi nama dan alamat sasaran penerima bantuan bisa membantu penyaluran menjadi lebih tepat sasaran.

"Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran dan bisa lebih merata," ungkapnya.

Dia menerangkan, saat ini Jatim memiliki 25 kabupaten atau kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Di 25 daerah tersebut, Pemprov Jatim menggelontorkan berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkat kesejahteraan.

Baca juga: Harga BBM Naik, Khofifah Bebaskan Pajak Kendaraan Angkutan Umum dan Ojek Online

Berbagai program perlindungan sosial juga telah disalurkan Pemprov Jatim dalam upaya memberikan penguatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah bantuan usaha kelompok usaha bersama (Kube), program wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), program zakat produktif yang menggandeng Baznas Jatim dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), program asistensi sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), dan lainnya.

Khofifah menambahkan, saat ini pihaknya juga aktif menyalurkan bantuan sosial (bansos) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mencegah bertambahnya kemiskinan potensial dengan membantu masyarakat ekonomi rentan.

Bantuan tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang totalnya mencapai Rp 257 miliar.

"Ada bantuan nelayan, ada bantuan untuk driver ojek online dan mikrolet, kemudian bantuan untuk penyandang disabilitas, serta untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),” katanya.

Baca juga: Pesan Khofifah kepada 300 Kepala Desa di Jatim: Jangan Ada Korupsi di Semua Lini

Dia menyebutkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya terus untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar di 25 titik.

“Semua adalah ikhtiar yang dilakukan secara simultan oleh berbagai elemen strategis demi menyejahterakan warga masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.

Kerja konkret dan detail

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya meminta semua pihak bekerja konkret dan detail.

Dia juga mengajak semua pihak, baik kementerian lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergotong royong menghadapi inflasi seperti saat menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: 9 Pemda Jadi Contoh Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan, Ini Rinciannya

"Kita harus kompak, harus bersatu, dari pusat, provinsi kabupaten kota sampai ke bawah, begitu juga dengan kementerian lembaga seperti saat menghadapi Covid-19. Di Indonesia fiskal dan moneter harus berjalan beriringan," pintanya.

Jokowi juga meminta semua untuk berhati-hati terhadap ketidakpastian yang saat ini terjadi. Dia mencontohkan, resesi global pada tahun ini dan tahun depan masih dalam keadaan yang sama.

Kemudian, inflasi dan kenaikan barang dan jasa menjadi hal yang paling menghantui setiap negara.

Namun, Jokowi mengingatkan, hal yang paling penting adalah penyelesaian di ujung terkait kenaikan barang dan jasa. Hal itu pun menjadi tanggung jawab bersama.

Terkait hal tersebut, dia memaparkan, ada tiga hal utama yang perlu dilakukan. Pertama, pengendalian inflasi pangan yang menjadi kontributor tertinggi penyebab inflasi.

Baca juga: Wapres Minta Anggaran Penanganan Kemiskinan Digunakan Lebih Efektif

Caranya adalah memperbanyak produksi beberapa komoditi seperti cabai dan hortikultura lainnya, memangkas biaya angkut melalui pembiayaan dari APBD, melibatkan UMKM dan Koperasi.

Kedua, mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor pariwisata.

Jokowi mewanti-wanti semua pihak untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak ada kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

"Tolong masyarakat diajak, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja," tegasnya.

Ketiga, Jokowi mengajak para pemangku kepentingan memfokuskan pemberian bantuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem karena data sudah tersedia by name by address.

Dia juga meminta semua pihak juga turut andil dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti membersihkan lingkungan kumuh dan air bersih yang terkait dengan pendapatan.

Baca juga: Wapres Harap Kenaikan BBM Tak Terlalu Berdampak ke Angka Kemiskinan Ekstrem

"Saya ingin kita semua kerja konkret bersama-sama," tegasnya.