Neraca Perdagangan Antardaerah Jatim Surplus Rp 233 Triliun pada 2021, Khofifah: Harus Proaktif Datangi Daerah

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya sempat mengalami defisit perdagangan ekspor luar negeri pada 2021 karena kelangkaan kontainer sehingga ekspor ke luar negeri Jatim agak terhambat .

Namun pada tahun yang sama, neraca perdagangan antardaerah Jatim surplus Rp 233,02 triliun. Tren positif ini dilanjutkan perolehan neraca perdagangan Jatim dengan antarprovinsi dan pulau yang mencapai Rp 151 triliun pada semester I-2022.

Khofifah pun menilai, potensi yang harus dimanfaatkan antara masing-masing daerah di Indonesia sangat besar.

Selain itu, kata dia, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, pasar akan dibanjiri produk luar negeri. Padahal, produsen dalam negeri memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

“Kita harus saling proaktif mendatangi daerah-daerah, karena pasar kita sangat besar potensinya. Jika tidak kita manfaatkan, maka pihak luar negeri  yang akan menguasai pasar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Khofifah Lepas Ekspor 25 Ton Kakap Merah ke Dominika dan Olahan Udang ke Jepang

Hal tersebut diungkapkan Khofifah saat memimpin gelaran Misi Dagang dan Investasi antara Jatim dan Sulawesi Utara (Sulut) di Sintesa Peninsula Hotel, Kamis (25/8/2022).

Oleh karenanya, Khofifah menjalankan misi dagang dan investasi untuk mengungkit neraca perdagangan dan kerja sama strategis antardaerah.

Tak hanya itu, program tersebut juga menjadi salah satu harapan bagi daerah untuk mengendalikan laju inflasi.

Khofifah mengatakan, sesuai arahan Gubernur Bank Indonesia yang mengatakan bahwa laju inflasi dapat dikendalikan, salah satunya melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

“Sebelum arahan ini muncul Jatim sudah keliling. Kami terus gerilya untuk memperkuat kerja sama antardaerah melalui misi dagang sejak 2019,” katanya.

Selama misi dagang tersebut dilaksanakan, Khofifah mengakui adanya antusiasme yang kuat baik dari pelaku usaha dan pembeli di Manado.

Baca juga: Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Gubernur Perempuan Pertama di Jatim itu menilai, antusiasme juga tampak dalam misi dagang dan investasi di Kota Manado Sulawesi Utara ini.

Hal tersebut terlihat dari transaksi yang dimulai pukul 09.00 WITA dengan serangkaian perkenalan pedagang kedua provinsi serta peragaan busana tenun dan batik dari kedua provinsi.

Sementara pembukaan dilakukan pada pukul 11.45 WITA, ditandai dengan pemukulan alat musik khas Sulut berupa Tambor oleh Khofifah dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw.

Delapan jam berikutnya atau pada pukul 18.00 WITA, transaksi ditutup. Tercatat, terdapat 40 transaksi dengan jumlah mencapai Rp 159 miliar.

Dalam misi dagang kali ini, Khofifah membawa 38 pelaku usaha asal Jatim untuk memasarkan hasil usahanya, seperti produk tas anyam, produk tile (granit dan keramik), batik tulis, jasa kepelabuhanan, olahan ikan, olahan kopi dan cokelat, hingga berbagai produk hortikultura.

Sementara itu, Provinsi Sulut menghadirkan sebanyak 100 pelaku usaha yang bergerak di berbagai bidang, antara lain olahan ikan atau frozen food, arang batok kelapa, rempah, produk hortikultura, gula aren, dan sarang burung walet.

Baca juga: Soal Pembakaran Rumah di Jember, Khofifah: Akar Masalahnya adalah Kepemilikan Kebun Kopi

Potensi kerja sama strategis

Khofifah menambahkan, industri manufaktur di Jatim memiliki kontribusi besar lebih dari 30 persen. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi potensi kerja sama strategis antara Jatim dengan Sulut.

“Misi dagang dan investasi artinya peluang untuk berinvestasi, baik dari Jatim ke Sulut maupun sebaliknya sama pentingnya. Kenapa? Industri manufaktur di Jatim itu lebih 30 persen,”  katanya.

Dia mencontohkan, raw material dari Sulut memiliki rempah-rempah yang luar biasa. Kemudian, jika proses manufaktur dilakukan di Jatim dan kembali menemukan pasar di Sulut, maka kontrak bisnis ini menjadi win win profit.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), catatan transaksi perdagangan antara Jatim dan Sulut pada 2021 mencapai total nilai Rp 1,75 triliun.

Jumlah tersebut memiliki rincian nilai muat (Jatim ke Sulut) sebesar Rp 1,45 triliun dan nilai bongkar (Sulut ke Jatim) sebesar Rp 300,45 miliar.

Baca juga: Majukan Gerakan Koperasi di Jatim, Khofifah Jadi Tokoh Penggerak Koperasi Utama 2022

Dari transaksi tersebut, neraca perdagangan Jatim atas Sulut mengalami surplus sebesar Rp 1,15 triliun.

Adapun barang yang diminati Provinsi Sulut dari Jatim adalah minyak bahan bakar, cerutu dan sigaret, buah apel, perhiasan dan aksesoris, jeruk pamelo, anggur, sepeda motor, daging dan telur ayam, hingga minyak goreng. 

Sementara itu, barang yang diminati di Provinsi Jatim dari Sulut adalah briket batubara, ikan hidup , kayu gelondongan dari pohon bukan jenis konifera, ikan beku, biji pala, bunga pala, kapulaga, getah alam, hingga kacang-kacangan.

Selain menggelar misi dagang, Khofifah juga menggelar Forum Silaturahmi Masyarakat Sulut asal Jatim.

Khofifah mengimbau pentingnya toleransi dan moderasi dalam keberagaman harus dijunjung tinggi kepada para tamu undangan yang hadir.

Baca juga: Gubernur Khofifah Beberkan Strategi Pengendalian Inflasi Pangan di Jatim

Jatim dan Sulut teken 25 MoU

Dalam misi dagang tersebut, dilakukan pula penandatangan 25 nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim, dan organisasi pengusaha di Jatim dengan Sulut.

Khofifah berharap, penandatanganan MoU tersebut menjadi tindak lanjut dan kontinuitas dari proses resiprokal trading yang dilakukan Pemprov Jatim dan Sulut.

“Sebab, antara Pemprov Jatim dengan Pemprov Sulut ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa saling mengisi dan saling memenuhi,” harapnya.

Pada akhir acara, Khofifah juga mengatakan, setiap daerah, utamanya Sulut dan Jatim, wajib melakukan proses penemukenalan sebuah potensi yang memungkinkan untuk mensubstitusi barang impor di daerah lainnya.

“Sesungguhnya penemukenalan di lapangan ternyata menjadikan sama-sama terinisiasi untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif antara kedua pihak,” tuturnya.

Baca juga: Pemprov Jatim Targetkan 30 Persen Usaha di Jawa Timur Memiliki NIB

Sementara itu, Wagub Sulut Steven Kandouw berterima kasih atas kehadiran seluruh rombongan dari Jatim untuk gelaran misi dagang.

Steven menjelaskan, dengan total penduduk 2,62 juta jiwa, Sulut memiliki angka kemiskinan yang berada di bawah standar 10 persen yakni 7,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sulut pada kondisi pandemi mencapai 5,8 persen atau di atas rata-rata nasional.

Sulut juga menjadi provinsi yang paling bahagia nomor tiga se-Indonesia. Untuk diketahui, peringkat pertama provinsi paling bahagia se-Indonesia disabet Jatim.

“Mengapa demikian, di sinilah Anda akan menemukan sebuah keharmonian. Karena sulut adalah salah satu provinsi yang paling harmoni dan memiliki partisipasi gender tertinggi di Indonesia,” katanya.

Dia memaparkan, sebanyak 30 persen pegawai eselon II adalah perempuan. Begitu pula dengan pegawai eselon I yang didominasi perempuan dengan persentase 60 persen.

Baca juga: Pariwisata 4 Daerah di Jatim Siap Dikembangkan, Ada Pacitan dan Ngawi

Steven menambahkan, Manado sebagai ibu kota Sulut merupakan rumah kedua bagi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia Timur.

“Jadi sangat pas jika misi dagang ini digelar di Sulut. Saya optimistis bahwa potensi sustainable perdagangan disini sangat diperlukan utamanya dari Jatim,” ujarnya.

Sebab, lanjut dia, hanya Provinsi Jatim yang pertama kali menggelar misi dagang di Sulut. Dia juga optimistis jika sinergi sudah terjalin maka sustainable harus dipertahankan.

“Ini karena saya survei ke bupati-bupati yang ada di kepulauan kami, 70 persen consumer goods berasal dari Surabaya langsung tanpa melewati Manado,” tegasnya.

Steven menilai, hal tersebut membuatnya yakin bahwa pemilihan Sulut sebagai lokasi misi dagang Jatim adalah hal yang sangat tepat.

“Terima kasih banyak Ibu Gubernur. Semoga kerja sama sinergis ini akan terjalin dan berkesinambungan,” tandasnya. 

Baca juga: Resmi, Hari Ini 22 Bus Trans Jatim Beroperasi, Berikut Tarif dan Rutenya

Adapun, 25 perjanjian kerja sama (PKS) lewat penandatanganan MoU tersebut dibagi menjadi dua kali sesi.

Sesi pertama dilakukan penandatanganan PKS oleh OPD Jatim dengan OPD Sulut, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dengan Disperindag Sulut tentang Kerja Sama Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi Dan UKM Jatim dengan Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM).

Ada pula kerja sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan, lalu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim dengan Dinas Pangan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan.

Selanjutnya, ada kerja sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Hortikultura.

Kemudian, kerja sama antara Dinas Peternakan Jatim Dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Baca juga: Samsudin Datangi Polda Jatim, Bawa Tambahan Barang Bukti Laporkan Pesulap Merah

Perjanjian juga dilakukan Dinas Perkebunan Jatim dengan Dinas Perkebunan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Sulut tentang Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam di Desa.

Kerja sama lainnya antara Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pelatihan Teknis Komunikasi dan Informatika serta Publikasi Informasi.

Ada juga kerja sama Dinas Kehutanan Jatim dengan Dinas Kehutanan Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Hutan.

Selanjutnya, ada kerja sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Sulut tentang Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain 11 OPD yang menandatangani PKS, ada juga 11 BUMD Jatim dan tiga Organisasi Bidang Usaha di Jatim yang melakukan penandatanganan MoU.

Baca juga: Soal Penanganan PMK di Jatim, Khofifah Minta Kepala Daerah Percepat Vaksinasi

Untuk organisasi pengusaha dilakukan penandatanganan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim dengan Kadin Sulut, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim dengan IWAPI Sulut, Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (FORKAS) Jatim dengan Real Estate Indonesia (REI) Sulut.