Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur ( Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh upaya percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) di wilayahnya.

Salah satu bentuk komitmennya terhadap penyelesaian PTSL diwujudkan dengan menyusun rencana detail lengkap target waktu dan dukungan anggaran bersama Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Bupati dan Wali Kota se-Jatim.

"Pak Kanwil BPN, saya minta agar segera melakukan kembali rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),” jelas Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Sinkronisasi tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen para bupati dan wali kota selaku ketua GTRA di seluruh kabupaten dan kota se-Jatim.

Baca juga: Bertolak ke Wakatobi, Jokowi Akan Hadiri GTRA Summit 2022

Selain penguatan komitmen, kata Khofifah, kegiatan rakor juga diadakan untuk mengevaluasi target capaian PTSL pada 2024 agar terukur lebih detail.

Pernyataan tersebut Khofifah sampaikan dalam sambutannya pada penutupan Rakor Penyelenggaraan Reforma Agraria Tim GTRA di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (14/6/2022).

Rakor bertajuk “Refleksi 5 Tahun Pelaksanaan Reforma Agraria di Jatim dan Tantangannya” itu mengangkat subtema “Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Timur dalam Mewujudkan Jatim Berkah”.

Khofifah mengatakan, penyelenggaraan kembali rakor GTRA Jatim adalah untuk mengingatkan seluruh pihak, terutama bupati dan wali kota selaku Ketua Tim GTRA di wilayah masing-masing.

Baca juga: Digelar Oktober, GTRA Summit 2021 Jadi Wadah Penyelesaian Perizinan

Dari rakor tersebut, ia berharap akan ada upaya dari masing-masing bupati dan wali kota untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan rencana penyelesaian program PTSL di wilayah mereka tercapai sesuai target pada 2024.

"Kebijakan dan implementasinya harus nyekrup atau berkolaborasi dan saling support," imbuh orang nomor satu di Jatim itu.

Apapun untuk bisa melakukan percepatan PTSL tuntas 2024, lanjut dia, harus ada dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten dan kota.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Bansos di APBD Cuma Rp 11 Triliun, di APBN Sudah Rp 400 Triliun

PTSL capai target 100 persen pada 2021

Pada kesempatan tersebut, Khofifah mengungkapkan bahwa pada 2021, Jatim mampu mencapai target program PTSL 100 persen atau menyelesaikan 1.311.624 bidang tanah.

Untuk diketahui, target PTSL Jatim sampai dengan tahun 2024 adalah 20.000.000 bidang tanah.

Sampai dengan akhir Juni 2022, kata Khofifah, jumlah capaian PTSL mencapai 12.217.319 bidang tanah atau setara 62,60 persen dari target keseluruhan.

Untuk menyelesaikan seluruhnya, ia berharap semua pihak untuk terus bahu membahu dan bekerja keras mencapai PTSL tuntas 2024. Hal ini termasuk dukungan dari bupati dan wali kota di Jatim.

Baca juga: Catat, Ini Batasan Biaya PTSL yang Boleh Diminta Pemdes ke Masyarakat

"Maka tentu butuh terkonfirmasi kepada seluruh bupati dan wali kota supaya sama-sama menyiapkan support anggaran sehingga capaian targetnya tidak akan berkurang,” ucap Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan bahwa pada 2024 target PTSL mengalami penurunan dari 1.800.000 bidang menjadi 830.000 bidang tanah.

Penurunan jumlah bidang tersebut, kata dia, merupakan akibat adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal ini, beberapa bupati diketahui telah mendukung anggaran guna memenuhi target.

“Saya mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota guyub bergotong royong, semuanya ikut serta melakukan percepatan pemenuhan,” ucap Khofifah.

Baca juga: Khofifah Luncurkan Cak Beki Maskot Porprov VII Jatim 2022, Ini Maknanya...

Sebab, lanjut dia, jika hanya mengandalkan anggaran dari pusat, maka secara kalkulatif target itu kemungkinan tidak tercapai.

Oleh karenanya, Khofifah kembali mengimbau agar kabupaten dan kota bisa mendukung untuk bersama-sama melakukan percepatan pemenuhan target PTSL 2024 tuntas.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) itu pun berharap agar masalah agraria dan sertifikasi tanah di Jatim benar-benar bisa dituntaskan pada 2024.

"Pada 2024 kami berharap bahwa PTSL di benar sudah tuntas. Ayo sisanya ini sama-sama kita petakan bersama percepatan pemenuhannya," imbuh Khofifah.

Jatim sebagai provinsi sertifikat terbanyak

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar menyampaikan bahwa Jatim menjadi provinsi terbanyak dalam mengeluarkan sertifikat untuk penduduknya.

Senada dengan Gubernur Khofifah, ia menyatakan bahwa pada 2021, Jatim telah menyelesaikan 1.300.000 bidang tanah.

“Gubernur Khofifah sangat mendukung upaya penyelesaian PTSL di Jatim. Salah satunya upayanya adalah mengusulkan kembali pengadaan rakor sinkronisasi GTRA se-Jatim,” ujar Jonahar.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa langkah yang diambil Khofifah dalam penyelesaian PTSL di Jatim telah diadaptasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) untuk diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca juga: Soal BPKP akan Audit PTSL di Sumut, Kementerian ATR/BPN: Memang Benar, tapi...

"Menteri ATR/BPN kalau dengan Ibu Khofifah usulan-usulannya selalu dicontoh untuk seluruh Indonesia. Kemarin untuk Tri Juang, ibu gubernur menulis surat kepada bupati dan wali kota se-Jatim juga dicontoh oleh pak menteri dan disebarkan di seluruh Indonesia. Insya Allah usulan ibu gubernur akan saya sampaikan kepada bapak menteri," ucap Jonahar.

Sebagai informasi, pada rakor GTRA juga ditampilkan berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Kepala Kantah kabupaten dan kota sebagai wujud komitmen BPN Jatim mendukung program “Bangga Buatan Indonesia”.

Dalam acara tersebut turut hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.

Baca juga: Kasus Rahmat Effendi, KPK Panggil Kepala BPKAD Kota Bekasi sebagai Saksi

Kemudian, hadir pula Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Daerah (Setda) Jatim, Sekda Kabupaten Malang, Sekda Kabupaten Blitar, Kepala BPN Kabupaten dan Kota se-Jatim, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim.