Masyarakat Diharapkan Dapat Informasi Utuh Terkait Upaya Pemprov Jatim Kawal Bansos

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur ( Jatim), Adam Rusydi, berharap masyarakat bisa memperoleh informasi utuh mengenai upaya Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam mengawal bantuan sosial ( bansos).

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang memancing di air yang keruh dengan memberikan kritik yang salah alamat," tegasnya.

Terkait hal itu, ia menilai, Pemprov Jatim telah merancang bansos dengan sangat hati-hati dikarenakan tantangannya cukup berat, masyarakat yang terdampak sangat banyak, dan proses pendataan yang rumit.

"Kalau tidak pernah bicara hati ke hati dengan ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kepala Desa (Kades), mungkin tidak tahu betapa sulitnya melakukan verifikasi dan validasi. Apalagi dalam waktu singkat di tengah beratnya tekanan hidup masyarakat.” katanya.

Baca juga: [POPULER TREN] Pembukaan Enam Sekolah Kedinasan | Aturan PPDB Jabar dan Jatim 2020

Oleh karenanya, ia mengapresiasi Pemprov Jatimr yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif.

Anggota DPRD Komisi E dari fraksi Golongan Karya (Golkar) ini mengaku berkesempatan melihat langsung saat Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo untuk memantau penyaluran bansos yang berlapis-lapis sumbernya.

"Kunjungannya tanpa membawa rombongan dan acara seremonial, Wagub juga menjawab langsung keluhan dari perangkat desa," ujar Adam.

Sebelumnya, diketahui Emil Dardak juga turun ke RT dan RW di Surabaya untuk mengecek bansos Provinsi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 7 Juni 2020

Sementara itu, Adam menilai, penjelasan mengenai besaran nominal bantuan Pemprov yang dibuat setara dengan nilai nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keputusan bijak.

"Karena selain menjaga rasa keadilan, keputusan itu untuk memenuhi kebutuhan inti pangan secara relatif cukup," katanya.

Selain itu, menurut dia, hal tersebut juga membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak di Jatim yang belum dapat disentuh bansos Kementrian Sosial (Kemensos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

"Saat ini, lebih dari 1 juta keluarga di Jatim mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim," kata dia.

Baca juga: OTG di Jatim Tinggi, Khofifah Gelar Rapid Test dan Swab Massal di 10 Daerah Ini

Adapun terkait isu keterlambatan bansos, Adam menjelaskan, pendataan bansos harus satu pintu yaitu melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

"Jika dijalankan sendiri akan berpotensi tumpang tindih," kata Adam.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi koordinasi erat Wagub dengan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jawa Timur.

Ia mengatakan, Wagub sempat menunjukkan grup Whatsapp yang dibuatnya bersama Kadinsos dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.

Baca juga: [POPULER TREN] Pembukaan Enam Sekolah Kedinasan | Aturan PPDB Jabar dan Jatim 2020

“Saya mengikuti betul prosesnya. Pemkab dan Pemkot tentu tidak bisa rampungkan data penerima bansos Pemprov kalau belum menyelesaikan bansos tunai Kemensos dan BLT Dana Desa," kata Adam.

Menurut dia, pengawalan dan pendataan bansos ini sudah tepat karena dengan hal itu otomatis proses bansos Pemprov akan bisa dilakukan.

,