Dapat Penghargaan UKPBJ, Pemprov Jabar Ingin Terus Perbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Daerah

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menerima penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Penghargaan ini menjadi wujud tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik," tutur Kepala Biro (Kabiro) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jabar Gandjar Yudniarsa, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (26/5/2023).

Dia mengatakan itu saat menerima penghargaan UKPBJ dari Ketua LKPP Hendrar Prihadi dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Proaktif Tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/5/2023).

"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan segenap unsur Biro PBJ Jawa Barat atas dukungan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedewasaan dan kapabilitas UKPBJ," ucapnya dalam siaran pers, Jumat (26/5/2023).

Baca juga: Ridwan Kamil: Opsi Saya Melanjutkan Gubernur, antara Jabar atau DKI

Gandjar mengatakan, penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan nilai manfaat.

"Selain itu, pencapaian ini dapat menjadi katalis dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel,” harapnya.

DOK. Humas Pemprov Jabar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menerima penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan tersebut diberikan Ketua LKPP Hendrar Prihadi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jabar Gandjar Yudniarsa dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Proaktif Tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Dia berharap, pencapaian itu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Adapun Pemprov Jabar meraih penghargaan UKPBJ Proaktif setelah memenuhi sejumlah kriteria penilaian. Pertama, UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan proaktif. Kedua, tingkat keterisian sumber daya manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa (JF PPBJ).

Ketiga, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) minimal berada dalam kategori baik (skor ITKP >70).

Baca juga: Jabar Punya 59.243 Masjid, Wagub Uu: Sarana untuk Tingkatkan Iman

Keempat, pimpinan tertinggi pemda (kepala daerah) tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan PBJ.