Transisi ke Endemi, Pemprov Jabar Akan Terus Kampayekan Budaya Kebiasaan Adaptasi Baru

KOMPAS.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Ika Mardiah mengatakan, pihaknya akan terus mengampanyekan budaya kebiasaan adaptasi baru.

Tidak hanya itu, kata dia, Pemprov Jabar juga akan terus menginformasikan kebijakan transisi dari masa pandemi menuju endemi sebagai tindak lanjut perkembangan situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Hal itu disampaikan Ika pada menanggapi paparan Diskusi Publik Hasil Pengukuran Indeks Persepsi Pandemik Covid -19 dan Persepsi Publik Terkait Endemik Jawa Barat 2022, Jumat (8/7/2022). Adapun diskusi tersebut memaparkan hasil penelitian dari peneliti senior Inilah Digital Media (IDM) Strategic, Gilang Mahesa.

“Salah satu poin penting yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat menaruh kepercayaan lebih kepada pemerintah. Hal itu yang menjadi modal besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan strategis dan progresif dalam proses pemulihan kondisi pascapandemi,” jelas Ika dalam keterangan persnya, Senin (11/7/2022).

Sebagai informasi, hingga Jumat (8/7/2022), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jabar mencapai 1.115.207, dengan tambahan sebesar 612 kasus atau sepuluh kali lipatnya dari penambahan kasus sebulan yang lalu.

Baca juga: Gubernur BI: Digital Selamatkan Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Sementara itu, untuk angka kematian tercatat sebanyak 15.872 kasus dan untuk keterisian tempat tidur rawat Covid-19 atau bed occupancy rate ( BOR) mencapai 4,10 persen.

“Pemprov melihat tingkat keterisian BOR masih rendah, tidak seberbahaya yang terjadi pada tahun lalu yang membuat kita mengalami kekurangan oksigen,” jelas Ika.

Menginjak tahun ketiga, Ika mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Contohnya seperti penyediaan informasi pandemi dengan aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat ( Pikobar) sejak 2020.

Adapun fitur-fitur yang dibuat di dalam Pikobar sesuai dengan kebutuhan warga mengenai informasi Covid-19 di Jabar dan penanganannya.

“Pikobar memuat informasi, koordinasi pendataan, dan pendaftaraan vaksinasi. Seiring berjalannya waktu, Pikobar mengalami penambahan dengan adanya telekonsultasi, telemedicine, pinjam tabung oksigen, dan lapor isoman. Jadi, Pikobar ini benar-benar sangat dimanfaatkan oleh warga Jabar,” ungkap Ika.

Diunduh lebih dari 1,2 juta pengguna, Pikobar kembali memberikan fasilitas pada warga Jabar dengan menghadirkan fitur baru seperti layanan obat dan vitamin gratis yang dapat diantar ke rumah warga.

Baca juga: Pemprov Jabar Berharap Bantuan Sapi Seberat 1 Ton Diterima Masyarakat yang Berhak

“Alhamdulillah, Pikobar mendapat apresiasi yang cukup banyak dari warga dan menjadi layanan yang memenuhi seluruh kebutuhan warga di masa pandemi ini,” kata Ika.

Selain lewat Pikobar, Pemprov Jabar juga aktif memanfaatkan media sosial untuk melakukan upaya dalam pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan melakuakn sosialisasi program Petani Milenial dan Desa Digital.

Pada kesempatan itu, Ika mengucapkan rasa terima kasihnya kepada IDM Strategic yang sudah mau berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Jabar dalam memetakan data dan informasi mengenai Covid-19.

“Diharapkan informasi melalui survei publik dan data ini bisa bermanfaat bagi kami untuk kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dan juga pemulihan perekonomian,” katanya.

Empat rekomendasi dari IDM Strategic

Peneliti senior IDM Strategic Gilang Mahesa memberikan empat rekomendasi yang bisa diaplikasikan pemerintah setempat terkait dengan indeks persepsi pandemi Covid-19 dan persepsi publik terkait endemi Jabar 2022.

Baca juga: Cara Menuju Endemi Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Ketat Diterapkan

Pertama, kata Gilang Mahesa, dengan kembali menyampaikan informasi terkait dengan langkah-langkah pemerintah dalam rencana kebijakan di fase transisi menuju endemi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan teredukasi dengan baik.

“Publik harus mendapatkan informasi terkait dengan prasyarat kondisi endemi, transisi protokol kesehatan ( prokes), kebijakan mengenai aktivitas sosial dan langkah pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah juga perlu mendorong kembali informasi terkait dengan ketentuan prokes yang masih berlaku saat ini,” jelas Gilang.

Kedua, kata dia, perlu mempersiapkan strategi dan pola komunikasi yang tepat. Hal ini berkaitan dengan prediksi Menteri Kesehatan ( Menkes) yang mengatakan akan ada puncak gelombang ketiga dari pandemi Covid-19 pada Agustus. 

Caranya dengan memanfaatkan kondisi persepsi publik yang lebih rileks dan tidak panik saat ini dengan pola informasi yang lebih ringan, menggunakan pendekatan infografik, berupa gambar atau video, serta hindari mencari informasi dengan cara fear appeal atau fear mongering.

“Harus fokus pada konten aplikatif yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki skema kebijakan dan siap memasuki fase transisi. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk dapat menyiapkan diri memasuki fase transisi tersebut,” ucap Gilang.

Baca juga: Pemprov Jabar Wacanakan WFH Pascapandemi untuk ASN, tapi Bukan Tak Berkantor Selamanya

Ketiga, lanjut Gilang, berhubungan vaksinasi. Menurut dia, kebijakan baru mengenai vaksinasi harus segera disosialisasikan dengan baik, sehingga dapat mengubah persepsi publik yang kurang baik terkait dengan kebijakan vaksinasi booster.

“Komunikasi dan informasi vaksinasi booster yang cukup masif ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya angka vaksinasi booster di Jabar, sehingga sesuai dengan harapan pemerintah pusat,” katanya.

Keempat, Gilang mengatakan, perlu adanya ruang relaksasi di sektor ekonomi yang cukup lama.

Hal tersebut supaya aktivitas ekonomi yang baru berputar kembali tidak akan terdepresiasi akibat dari naiknya beban biaya masyarakat, terutama di sektor pangan, energi, dan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, Gilang menyarankan agar belanjar pengeluaran yang dilakukan pemerintah bisa dilakukan dengan lebih dipercepat. Ini agar dapat membantu perputaran ekonomi jadi lebih cepat.

“Ruang relaksasi ekonomi ini akan cukup memberikan pengaruh positif dan nilai tambah pada pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 yang dirancang oleh pemerintah,” jelasnya.