Pemprov Jabar Gencar Sosialisasikan Larangan Mudik
KOMPAS.com – Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ( Jabar) gencar melakukan sosialisasi larangan mudik. Hal tersebut dilakukan guna menekan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19).
“Hitungan kasar sementara, per 22 Maret 2020 ini sudah ada 214.000 pemudik,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad, seperti dalam keterangan tertulisnya.
Hal tersebut dikatakan Daud, dalam jumpa pers perkembangan penanggulangan Covid-19, di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (7/4/2020).
Daud pun meminta pemerintah kabupaten atau kota untuk memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk ke daerahnya, dan mengimbau pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari.
Baca juga: Pemerintah Susun Aturan Mudik, Mobil Pribadi Dibatasi Penumpangnnya
“Kami harap dan saya yakin kabupaten atau kota sudah berinisiatif membangun karantina khusus bagi pendatang,” kata Daud.
Daud menambahkan, pihak gugus tugas membuka kerja sama dengan kabupaten atau kota yang ingin membangun karantina namun tidak memiliki tempat.
“Ada aset milik pemerintah provinsi. Itu bisa dibicarakan antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemprov,” kata Daud.
Untuk diketahui, saat ini di Jabar terdapat 263 pasien positif Covid-19, dan 29 orang meninggal dunia.
Baca juga: KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama
Selain itu, terdapat 1.719 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan rincian 522 orang telah selesai pengawasan. Untuk Orang Dalam Pantauan (ODP), tercatat terdapat 29.935 orang dengan rincian 6.875 orang sudah selesai pemantauan.
Kemudian Daud juga melaporkan, dua pasien positif dinyatakan sembuh. Dengan begitu, per Selasa (7/4/2020), total pasien sembuh di Jabar menjadi 13 orang.
Rapid diagnostic test
Pemprov Jabar melaksanakan rapid diagnostic test (RDT) Covid-19 bagi 370 ulama, kiai, ustaz, dan ustazah di Kabupaten Ciamis serta Tasikmalaya yang memiliki interaksi sosial tinggi dan rawan terinfeksi, Selasa (7/4/2020).
“Hari ini rapid test dilakukan di Pesantren Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis,” kata Daud.
Baca juga: Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test
Daud menegaskan, pelaksanaan RDT secara masif bertujuan untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran. Hasil tes masif akan menjadi landasan pengambilan keputusan Pemprov Jabar.
“Rapid test dilakukan untuk memperoleh peta persebaran positif dan daerah zona. Berdasarkan pemetaan akan dilakukan evaluasi terkait apa yang perlu dilakukan,” kata Daud.
Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mendistribusikan 63.120 alat RDT. Kemudian dari 21.646 laporan yang masuk, 826 orang dinyatakan positif dan akan ditindaklanjuti dengan tes swab.
Jaring pengaman sosial
Bagi warga terdampak pandemi Covid-19, selama empat bulan ke depan Pemprov Jabar telah menganggarkan Rp 4 triliun untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp 2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan.
Baca juga: Dampak Covid-19, Pemerintah Terapkan Jaring Pengaman Sosial bagi Warga Miskin
“Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja. Untuk anggaran kas ini uangnya ada. Tapi tentunya tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Sedang kami hitung kira-kira riilnya berapa,” kata Daud.
Saat ini, Pemprov Jabar sedang mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota untuk mematangkan bantuan jaring pengaman sosial.
“Kami masih melakukan pendataan dan menunggu data-data dari kabupaten atau kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Daud.
Menurut Daud, proses verifikasi menjadi krusial karena akan menentukkan apakah pemberian bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran.
Baca juga: Atasi Covid-19, Jokowi Minta Pemerintah Desa Sediakan Jaring Pengaman Sosial
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut karena pemerintah pusat pun akan menurunkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, maupun bantuan prakerja,” kata Daud.
