KOMPAS.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengusulkan konsep kolaborasi Pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintah, dan Media) dalam mengentaskan kemiskinan di Jabar.
Usulan itu Uu sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan seluruh kepala daerah se-Jabar di Hotel El-Royale, Kota Bandung, Kamis (31/10/19).
"Rakor ini sebagai upaya kami mengentaskan kemiskinan, meski dalam beberapa indikator sudah mengalami kemajuan dengan turunnya angka kemiskinan," ujarnya seperti dalam keterangan tertulisnya.
Menurut UU, konsep kolaborasi Pentahelix ABCGM prinsipnya adalah penguatan sinergi dari semua pihak agar penganggulangan kemisikinan biasa dipercepat.
Baca juga: Jawa Barat Punya Strategi Jitu Atasi Stunting
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah mengeluarkan program yang terbukti menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemisikinan di Jabar menurun dari 7,36 persen atau 3,61 juta jiwa pada 2018, menjadi 6,91 persen atau 3, 4 juta jiwa pada 2019.
Meski sudah turun, berapa program tetap dirumuskan. Beberapa upaya tersebut digencarkan lewat pengembangan ekonomi iklusif dan pemanfaatan teknologi digital.
Pengembangan ekonomi inklusif yang dimaksud adalah alokasi anggaran untuk kesehatan. Salah satu caranya adalah lewat kepersertaan BPJS.
"Kami telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan program dan kegiatan. Misalnya dari aspek perlindungan sosial kami mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin lewat kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS,” ungkap Uu.
Baca juga: Wagub Uu Beberkan Cara Menjaga Kuantitas Pertanian di Jabar
Ada juga program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), penguatan akses permodalan dengan partisipasi masyarakat, dan sikronisasi penanggulangan kemiskinan.
"Selain upaya-upaya tersebut juga ada berbagai program unggulan, seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product, One Village One Company, Desa Digital dan program pengembangan kepariwisataan," tambahnya.
Dengan program sebanyak itu, penyinergian pelaksanaan program patut dilakukan. Untuk itu, Uu mencanangkan tiga instrumen untuk mengeksekusinya.
Tiga instrumen yang dimaksud adalah rencana aksi daerah, aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, dan km 0 pro poor.
"Ketiganya menjadi satu kesatuan instrumen yang dapat menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di daerah," kata Pungkas Uu.