Atasi Kawasan Kumuh, Pemdaprov Jabar Anggarkan Rp 10 Miliar

KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) tahun depan akan menaikkan anggaran program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

“Kami akan menaikkan anggaran program Kotaku dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar untuk tahun depan,” kata Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi di Bandung, Selasa (29/10/2019) menurut keterangan tertulis.

Ia berharap agar kenaikan anggaran itu dapat memperkecil kawasan kumuh di Jabar.

Targetnya, wilayah kumuh di Jabar sudah tidak ada pada 2028. Sementara itu, target 2023 adalah setengahnya.

Baca juga: Jawa Barat Punya Strategi Jitu Atasi Stunting

Menurut Dicky, saat ini terdapat 629 hektar (ha) kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemdaprov Jabar.

"Kalau luasannya di bawah 10 ha, itu jadi kewenangan kami. Jika 10-15 hektar menjadi penanganan pemerintah pusat,” imbuh dia.

Meski jumlah kawasan kumuh terus berubah, Dicky tetap berharap pihaknya bisa memperkecil kawasan kumuh di Jabar.

Dalam penerapan program Kotaku, Pemdaprov Jabar berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Masih ada 1.942,18 hektar kawasan kumuh

Sementara itu, menurut data Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, masih ada 1.942 ha wilayah Jabar yang menyandang status kawasan kumuh.

Jumlah itu didominasi Kota Bandung dengan kawasan kumuh mencapai luas 1.400 ha.

“Masuknya Jabar sebagai daerah paling kumuh karena padatnya penduduk dan luasnya wilayah,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Feriqo Asya Yogananta.

Baca juga: Salurkan Listrik ke Pelosok, Pemdaprov Jabar Gagas Program Kampung Caang

Ia melanjutkan, penetapan kawasan kumuh merujuk dari surat keputusan kepala daerah masing-masing.

“Kami di sini hanya untuk memperbaiki kawasan kumuh tersebut menjadi tidak kumuh,” imbuh Feriqo.

Ia melanjutkan, kawasan kumuh di Jabar sebelumnya mencapai 4.474,79 ha pada 2017.

“Program Kotaku memfasilitasi penanganan kumuh yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota dan 467 Kelurahan/Desa dengan luasan kumuh 4.148,57 ha. Yang sudah terselesaikan seluas 2.206,39 ha," kata Feriqo.

Tahun ini, bantuan pemerintah untuk masyarakat buat anggaran penanganan kawasan kumuh di Jabar naik menjadi Rp 314,5 miliar. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, dana bantuan adalah Rp 223,9 miliar.