KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat ( Jabar) Ridwan Kamil menegaskan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar akan memberi diskon alias memangkas besaran pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di Jabar.
Namun untuk mendapatkan itu ada syaratnya. Gubernur yang akrab disapa Emil mengatakan perusahaan yang memperoleh dikson pajak dianjurkan memiliki sarana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jabar.
Misalnya membangun sarana pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/K), tempat ibadah, sarana kesehatan, tempat tinggal untuk pegawai, atau sarana pelatihan kerja untuk warga setempat.
"Maka barang siapa (perusahaan) yang menyediakan sarana pendidikan, pelatihan kerja, hingga sarana kesehatan, akan mendapat keringanan pajak," kata Emil seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2019).
Baca juga: Anggaran Pembangunan Minim, Wagub Uu Ajak Konsultan Kolaborasi Bangun Jabar
Hal tersebut dikatakan Emil saat menghadiri West Java Outlook Seminar bersama para investor Jepang di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
Emil menambahkan, potongan pajak akan semakin besar bila perusahaan menyediakan layanan Research and Development (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan yang memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan warga sekitar.
"Kenapa penting? Untuk menekan angka pengangguran. Sebab setelah dibedah, banyak yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat, ternyata bukan orang Jawa Barat," kata Emil.
Maka dari itu, ia meminta perusahaan mempekerjakan dulu warga sekitar. Adapun bila skill warga belum mumpuni, sediakan pendidikan dan pelatihan bagi mereka.
"Sebagai gantinya kami beri potongan pajak," tegasnya.
Soal peluang investasi di Jabar, Emil menjamin pihaknya akan membuka pintu selebar-lebarnya, terutama untuk industri manufaktur dan industri yang berkaitan dengan teknologi 4.0.
Selain itu, Pemdaprov Jabar terus pula berupaya mendorong laju ekonomi inklusif. Pola ekonomi kerakyatan tersebut diupayakan sesuai visi Jabar Juara Lahir dan Batin lewat sejumlah program, di antaranya One Village One Company (OVOC) dan One Pesantren One Product (OPOP).
Emil mengatakan, perusahaan pun bisa turut berpartisipasi pada program-program Pemdaprov Jabar. Misalnya melalui OVOC, perusahaan bisa memesan suatu produk yang akan dikerjakan oleh satu desa di Jabar.
Selain memberdayakan masyarakat, Emil berujar bahwa partisipasi tersebut bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Jabar sehingga menekan perpindahan warga desa ke kota.
"Misalnya pabrik mobil, membutuhkan lap mobil. Nanti kami gerakan sebuah desa di Jabar untuk memproduksi lap mobil, jadi perusahaan untung, rakyat pun turut diberdayakan," tutur Emil.
Baca juga: Banyak Warga Jabar Hanya Makan Kecap dan Kerupuk, Ini Kata Pakar Gizi
"Ketimpangan desa-kota, kami siasati dengan strategi ekonomi. Sebab kalau rakyat susah, mereka akan mudah marah. Kalau marah, mereka akan benci, kalau sudah ada kebencian, itulah benih-benih radikalisme," tambahnya.
Pada West Java Outlook Seminar ini, Emil pun menyoroti penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility ( CSR). Menurut Emil, selama ini CSR tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak terdistribusikan kepada masyarakat secara tepat.
Maka dari itu, Emil berusaha merangkul perusahaan untuk menyamakan persepsi pembangunan melalui forum Governor Club. Forum ini bertujuan agar pimpinan perusahaan bisa menggulirkan CSR kepada sasaran yang tepat.
"Pemerintah daerah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus digarap, maka ayo, perusahaan bergabung bersama kami agar CSR tepat sasaran," kata Emil.
Dengan bergabung di Governor Club, Emil mengatakan, perusahaan akan memiliki keuntungan berupa akses langsung kepada gubernur. Hal ini akan memudahkan koordinasi dalam segala hal, termasuk soal bisnis itu sendiri.
"Syaratnya (akses langsung), bergabung bersama kami. Karena kami tahu urgensi yang dibutuhkan masyarakat ini baik secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya," tutup Emil.