Sekda Jabar: Butuh Sinkronisasi Berbagai Aspek dalam Penyelenggaraan Kegiatan Tambang

KOMPAS.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan, Jabar memiliki potensi sumber daya mineral cukup besar. Namun, untuk pemanfaatannya masih diperlukan sinkronisasi atau penyelarasan di beberapa aspek.

Dia menjelaskan, di Jabar terdapat 375 Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dan 62 IUP operasi produksi khusus, dengan jumlah produksi jutaan meter kubik dari beragam jenis bahan galian.

“Ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan menjadi sektor vital dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembangunan baik bagi masyarakat maupun bagi sektor lainnya," kata Daud dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2019).

Akan tetapi, menurutnya, masih banyak aspek yang perlu diperhitungkan dampaknya, seperti aspek ekonomi, lingkungan, kebijakan, dan kondisi eksternal lain.

Baca juga: Pajak Kendaraan Masuk ke Provinsi, Gubernur Jabar Diminta Bantu Atasi Polusi Udara di Bekasi

Pasalnya, Daud mengungkapkan, diskursus antara pertambangan dan sektor lain kerap terjadi. Untuk itu, dalam praktiknya diperlukan upaya-upaya penyelarasan.

Minim dampak negatif

Selain itu, Daud berujar, kegiatan pertambangan harus bisa meminimalkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan lingkungan. Di sisi lain juga mumpuni dalam penyediaan data dan pelaporan.

Kegiatan pertambangan yang ideal pun, ujarnhya, harus bisa mempraktikkan kaidah pertambangan yang baik, dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berkelanjutan.

Tambang dengan visi ke depan yang berwibawa, kata Daud, dikawal dengan regulasi yang aplikatif, pro rakyat, termonitor secara sistemik, sukses mempraktekan Good Mining Practices (GMP).

Baca juga: Ratusan Desa di Jawa Barat Dipasangi WiFi untuk Pacu Digitalisasi

“Pertambangan pun harus mampu berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, memiliki standar kerja membudaya, serta mempunyai kelembagaan jelas dan transparan,” ujarnya.

Membangun kesepahaman

Untuk membangun kesepahaman tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar acara " Pembinaan Kegiatan Pertambangan kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan" di Hotel Aston, Kota Bandung, Jumat (13/9/19). 

Pembinaan itu bertujuan untuk mengetahui permasalahan atau misi terbaru dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut dapat menjadi momen strategis untuk refleksi dan membangun kesepahaman atas pengelolaan usaha pertambangan di Jawa Barat.

Adapun kegiatan tersebut diikuti 75 peserta, meliputi perwakilan dinas dan instansi terkait pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan se-Jawa Barat, hingga komunitas mineral.

Baca juga: Pemdaprov Jabar Dorong 200 Nelayan Kantongi Sertifikat BST-F

Selain mendiskusikan permasalahan dari berbagai aspek, pembinaan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan. Tujuannya untuk menemukan solusi tepat sehingga berdampak positif bagi pengusaha dan masyarakat sekitar area usaha pertambangan.

Daud pun berharap, kegiatan itu bisa menumbuhkan kesamaan nilai, komitmen, dan kepercayaan di antara seluruh stakeholder di bidang pertambangan agar visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi bisa terwujud.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pelaku usaha pertambangan di Jawa Barat dapat mendapatkan gambaran atas kebijakan pemerintah pusat mengenai arah kebijakan pertambangan di Indonesia ke depan,” paparnya.

Sebagai informasi, kegiatan pembinaan itu diisi dengan presentasi dan diskusi dengan narasumber. Adapun narasumber yang hadir meliputi Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Wafid dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono.