Pemprov Jabar Gandeng Kominda untuk Jaga Aset Pemerintah
KOMPAS.com – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat ( Jabar) Daud Ahmad mengatakan, dalam pengamanan aset tanah dan bangunan milik pemerintah Jabar dibutuhkan dukungan dari Komite Intelijen Daerah (Kominda).
Pasalnya, Daud menilai, keterlibatan Kominda diperlukan karena penanganan permasalahan aset tidak hanya dilaksanakan melalui proses hukum. Namun, juga menyangkut permasalahan-permasalahan non hukum.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, intelijen juga membuat strategi penanganan menjadi lebih taktis, dinamis, dan efektif. Selain itu, dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat penanganan permasalahan aset semakin masif.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar bersama Kominda Jabar dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jabar menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan pengamanan aset tanah dan bangunan milik pemerintah.
Baca juga: Jawa Barat Ingin Ciptakan Petani Milenial
Penandatanganan itu dilaksanakan di Kantor Bersama Kominda Jabar, Satgas Citarum, Saber Pungli Jabar, Korsupgah KPK Jabar dan Balai Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, Kota Bandung, Kamis (15/8/2019).
“Lingkup dari nota kesepahaman ini adalah pendeteksian dini timbulnya konflik terhadap penguasaan aset dan pengamanan aset yang dimiliki Pemdaprov Jabar,” ujar Daud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (16/8/2019).
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah Jabar sekaligus Ketua Kominda Jabar Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto berpendapat, MoU itu menjadi bentuk komitmen dan kesiapan pihaknya dalam membantu mengamankan aset pemerintah bagi kepentingan rakyat.
“Kami dari Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi penandatanganan kesepakatan ini,” tutur Dedi.
Baca juga: Ridwan Kamil: Jawa Barat Terdepan Kembangkan Ekonomi Kreatif
Sebagai informasi, acara penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yusuf Purnama, Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim.
Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Koesmayadi, Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Jabar Dani Ramdan, dan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani.
