Cegah Hoaks, Pemdaprov Jabar Siapkan 3 Langkah Strategis

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berpendapat, informasi merupakan hal krusial untuk masa depan bangsa. Apalagi, di era digital saat ini, arus informasi mengalir begitu deras.

Hal itu berdampak pada mudahnya masyarakat mengakses informasi, termasuk informasi negatif dan yang tidak terbukti kebenarannya atau hoaks.

Untuk mencegah hal itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar terus berupaya untuk mengelola informasi. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan akurat.

Terdapat tiga langkah yang dilakukan Pemdaprov Jabar, yakni membentuk Jabar Saber Hoaks, sosial media Operasi Perangkat Daerah (OPD), dan Sapa Warga.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Masyarakat Tidak Sebar Hoaks Gunung Tangkuban Parahu

“Itu semua kami lakukan untuk semata-mata memastikan informasi yang bergerak di masyarakat baik dan akurat,” ucap Ridwan Kamil usai acara pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-9 Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Courtyard Marriot, Bandung, Senin (29/7/2019).

Rakernis komisi informasi

Terkait acara Rakernis, Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Informasi Pusat (KIP) Bambang Sigit Nugroho menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat koordinasi KIP secara nasional.

Utamanya, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, sekaligus penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja kontribusi nyata Komisi Informasi bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” ucap Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: MK Tegaskan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Harus Melalui Seleksi

Melalui Rakernis itu, Sigit berharap, para komisioner komisi informasi bisa saling bertukar pendapat untuk merumuskan hal-hal yang bisa memberikan kontribusi dalam penguatan keterbukaan informasi publik.

Untuk diketahui, Rakernis 2019 mengusung tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global”. Tema ini bermakna dengan implementasi keterbukaan informasi secara masif, diharapkan Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Peserta Rakernis yang digelar pada 29-31 Juli 2019, merupakan komisioner dari komisi informasi provinsi sejumlah 60 orang. Ada juga komisioner komisi informasi dari 12 kabupaten atau kota di Indonesia.