Kemendagri Nobatkan Pemprov Jabar Jadi Pemerintah Daerah Terbaik

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dinobatkan sebagai pemerintah terbaik secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (25/4/2019) dijelaskan bahwa Jawa Barat terpilih jadi terbaik karena memiliki kinerja paling baik di antara pemerintah daerah yang lain.

Dasarnya adalah penilaian Kemendagri terhadap Pemprov Jabar, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017. Dari dua hal itu ternyata Jabar mengumpulkan skor terbaik. 

Selain Jabar, ada dua kota dan satu kabupaten yang menerima penghargaan serupa yakni Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kota Cimahi.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang menerima penghargaan tersebut dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada para ASN Pemprov Jabar. 

"Terima kasih atas kebersamaan, prestasi, dan dedikasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jabar. Dengan kerja keras kalian hari ini kami mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, penghargaan ini juga untuk segenap masyarakat Jawa Barat,” ujar Wagub usai acara.

Selanjutnya Uu berharap penghargaan sebagai Pemerintah Terbaik ini menjadi motivasi bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar untuk memberikan kinerja terbaik dalam melayani masyarakat.

Sebagai informasi, Wagub Uu menerima penghargaan tersebut usai upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah (Otda) tahun 2019 Tingkat Nasional di Stadion Diponegoro, Kabupaten Banyumas, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019).

Nah, dalam peringatan Hari Otda bertema Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif, Mendagri Tjahjo Kumolo bertindak sebagai inspektur upacara.

Upacara sendiri diikuti sekitar 4.000 perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Makna hari otonomi daerah

Terkait peringaktan ke-23 Hari Otonomi Daerah, Wagub Jabar Uu pun memaknai peristiawa ini sebagai penguatan dan upaya memaksimalkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Apalagi dengan konsep otonomi daerah ini, kata Wagub, telah terbukti mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Dulu kan sentralistik, sekarang didelegasikan kewenangan ini kepada pemerintahan di daerah sesuai tingkatannya masing- masing," jelasnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, tema peringatan Hari Otda ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Tujuannya adalah untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan daerah.

"Karena otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, maka masyarakat di daerah pun didorong dan diberi kesempatan luas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya," ungkap Tjahjo.

Hal ini, kata Tjahjo, sesuai dengan muara otonomi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Caranya dengan melalui peningkatan pelayanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder lain.

"Ini sesuai denagn tuntutan otda terhadap pemda supaya tidak menganggap masyarakat sebagai ‘konsumen’ pelayanan publik saja, tapi pemda pun dituntut memperlakukan masyarakat sebagai ‘citizen’ yang punya kemampuan," kata dia. 

Dengan begitu, maka perlahan-lahan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap daerah. 

Meski demikian, Tjanjo berharap agar setiap daerah tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta keanekaragaman potensi daerah dalam meningkatkan daya saing SDM-nya. 

"Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah," kata Tjahjo.

Ketiga hal prinsipil itu, lanjut dia, yakni budaya demokrasi, kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta birokrasi yang tidak berbelit.