KOMPAS.com -Penderita jantung koroner di Jawa Barat mencapai 160 ribu orang atau 0,5 persen dari total kasus di seluruh provinsi. Jawa Barat berada di peringkat pertama provinsi dengan kasus jantung terbanyak di Indonesia.
"Jumlah penderita jantung koroner di Jawa Barat berdasarkan diagnosis dokter sebanyak 160 ribu orang atau 0,5 persen. Ini merupakan kasus terbanyak di Indonesia karena penduduk Jawa Barat banyak," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat penandatanganan nota kesepahaman tentang pelayanan kesehatan jantung di Jatinangor, Senin (21/8/2017).
Setiap tahun, lebih dari 36 juta orang di dunia meninggal dunia karena penyakit tidak menular, atau mencapai 63 persen dari seluruh kematian. Di antaranya disebabkan penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, gagal jantung, payah jantung dan stroke.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik kerja sama strategis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan kesehatan jantung.
"Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada Fakultas Kedokteran UNPAD, RSHS Bandung dan seluruh RSUD di Jawa Barat atas kontribusinya selama ini terhadap pembangunan kesehatan di Jawa Barat," katanya.
Kesehatan merupakan investasi dan modal utama agar dapat hidup produktif, bahagia dan sejahtera. Derajat kesehatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Baca: Tunjangan Guru Jawa Barat Naik 100 Persen Tahun Depan
Deddy mengatakan, empat faktor utama menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pertama, faktor lingkungan dengan kontribusi terbesar yaitu 45 persen. Kedua, faktor perilaku masyarakat dengan kontribusi 30 persen.
"Selanjutnya, faktor pelayanan kesehatan dengan kontribusi 20 persen dan faktor genetik dengan kontribusi 5 persen," kata Deddy Mizwar.
Ia mengatakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Target pembangunan kesehatan sejalan dengan komitmen global untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) yang dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
"Seiring dengan itu kemampuan pelayanan rumah sakit baik pada aspek sarana prasarana maupun tenaga medisnya harus terus ditingkatkan," katanya.
Saat itu, Deddy menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran UNPAD, RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, RSUD Cibabat Kota Cimahi, RSUD Dr. Soekarjo kota Tasikmalaya, RSUD Gunung Jati kota Cirebon, RSUD Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang.